TELUK KUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini menyampaikan keluhan masyarakat kepada Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman akibat belum tuntasnya batas wilayah berdampak pada lingkungan sosial.
"Banyak aktivitas ilegal di wilayah perbatasan seperti penambang emas, perkebunan sawit," kata Bupati, Ahad (6/11/2017) sebagaimana dilansir Antara.
Bupati berharap, pihak provinsi sebaiknya segera menyelesaikan tapal batas antara Kuansing dengan Provinsi Sumatra Barat, karena banyak kegiatan di areal perbatasan yang dapat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan penduduk Kuansing terutama aliran sungai yang terlihat keruh.
Pemilik modal banyak beraktivitas di wilayah itu, sementara minimnya personil membbuat lemahnya pengawasan, hal ini seperti dimanfaatkan secara baik oleh pemilk modal untuk melakukan aktivitas mengeruk kekayaan alam. "Penambang Emas tanpa Izin (PETI) juga membahayakan penduduk," sebutnya.
Sungai Kuantan misalnya, airnya keruh dan tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sebut Bupati Mursini dalam rapat Fokompinda Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Dikatakan Mursini, Pemkab Kuansing bersama jajaran Polri sudah berupaya untuk menertibkan kegiatan illegal meaning tersebut. Namun, air Kuantan tetap keruh dan tak mau jernih bahkan praktik ilegal juga masih sulit teratasi. "Ternyata, ada aktivitas PETI di hulu Sungai Kuantan, tepatnya di provinsi tetangga," terang Bupati.
Mursini menyatakan pemerintah setempat tak punya kewenangan, karena itu, berharap agar Pemerintah Provinsi Riau mempertegas Tapal Batas antara Riau dan Sumbar agar bisa bertindak tegas dalam memberantas PETI dan menyelamatkan lingkungan.
Salah satu Dosen Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks) IR Nariman Hadi MMA mengatakan, persoalan PETI sudah sangat meresahkan masyarakat, kegiatan itu bukan saja ada diwilayah perbatasan tetapi juga di setiap kecamatan di Kuansing. "Jika dibiarkan maka berdampak negatip bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.
Solusinya adalah, adanya ketegasan pemerintah, perbaharui tim yang telah dibentuk karena dinilai belum optimal dalam mengatasi hal tersebut, selain jajaran di Satker Pemkab segera diganti agar program pemerintah berjalan optimal. (ade/ant)
