JAKARTA, RIAUREALITA.COM — Pemerintah melalui Kementerian Investasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mengintegrasikan sistem perizinan tenaga kerja asing di Indonesia. Kebijakan kolaborasi lintas kementerian ini diumumkan pada Selasa, 9 September 2026.
Tiga Platform Resmi Terkoneksi
Sebelum integrasi ini berjalan, proses perizinan tenaga kerja asing (TKA) kerap dinilai berbelit-belit. Para pemohon terpaksa mengurus dokumen di banyak sistem terpisah milik kementerian yang berbeda. Hambatan administratif antarkementerian pun kerap memperlambat proses.
Kini pemerintah menyatukan ekosistem tersebut ke dalam jaringan digital terpadu. Tiga platform strategis resmi disinkronkan. Kebijakan ini menyambungkan rantai layanan dari urusan investasi hingga izin keimigrasian.
Tiga platform yang diintegrasikan mencakup Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menyertakan SIAPkerja. Sistem ketiga adalah All Indonesia Imipas yang dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Cara Kerja dan Pembagian Kewenangan
Cara kerja sistem baru ini bertumpu pada pertukaran data antarsistem secara langsung. Kendati terintegrasi, kebijakan ini tidak menghapus kewenangan masing-masing kementerian. Tiap kementerian tetap menjalankan fungsi perizinan sesuai ranah mandatnya.
Perubahan mendasar terletak pada lalu lintas informasi yang kini saling terhubung. Data yang masuk tidak lagi terfragmentasi di portal yang berbeda. Pelaku usaha terbebas dari keharusan mengisi berkas serupa berulang kali.
Kementerian Investasi tetap memegang kewenangan berusaha lewat OSS. Kementerian Ketenagakerjaan memproses izin teknis ketenagakerjaan melalui SIAPkerja. Terakhir, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menuntaskan aspek visa serta izin tinggal lewat All Indonesia Imipas.
Efisiensi Perizinan dan Pengawasan Investasi
Langkah sinkronisasi ini dirancang untuk memperbaiki proses perizinan TKA secara menyeluruh. Selain memangkas sekat administratif antarlembaga, sistem terhubung ini memberikan gambaran utuh soal data tenaga kerja asing dan investasi. Keberadaan basis data tunggal ini sekaligus mendukung pemantauan pelaksanaan investasi di lapangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan tujuan penggabungan sistem digital tersebut. "Platform diintegrasikan...dengan bagaimana kita memperbaiki layanan, itu satu sisi bagi kami ini juga memberikan manfaat untuk kita melakukan monitoring," kata Yassierli.
Yassierli menegaskan bahwa penyatuan sistem menjadi wujud konkret kesolidan antarlembaga negara. "Ini adalah satu bukti bahwa kita berbagai kementerian, kita bersinergi, berkolaborasi," ujarnya. Sinergi ini memastikan pengawasan TKA berjalan lebih terukur tanpa mengorbankan kepastian izin berusaha.
3 Platform yang Diintegrasikan
| Platform | Kementerian |
|---|---|
| OSS (Online Single Submission) | Kementerian Investasi |
| SIAPkerja | Kementerian Ketenagakerjaan |
| All Indonesia Imipas | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan |
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: “Platform diintegrasikan...dengan bagaimana kita memperbaiki layanan, itu satu sisi bagi kami ini juga memberikan manfaat untuk kita melakukan monitoring.” Ia menambahkan: “Ini adalah satu bukti bahwa kita berbagai kementerian, kita bersinergi, berkolaborasi.”
Integrasi ini tidak menghapus kewenangan masing-masing kementerian — tiap kementerian tetap menjalankan fungsi perizinan sesuai ranahnya, hanya datanya kini saling terhubung untuk memperbaiki proses perizinan, monitoring investasi, dan mengurangi hambatan administratif antarlembaga.
