PEKANBARU - Setelah aksi berlangsung selama lima jam, Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya menemui ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Kamis (14/8/2025) sekitar pukul 15.20 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, Wahid menyampaikan tanggapannya di hadapan Presiden Mahasiswa Unri, Ego Prayogo, dan massa aksi terkait rencana pendirian pengadilan militer di dekat kawasan kampus Biru Langit.
Wahid mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan dan rencana pembangunan pengadilan militer tersebut. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Saya belum mendapat informasi secara jelas. Karena ini kewenangan pusat, jadi saya tidak berani menjawab secara tegas," ujarnya.
Wahid mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Rektor Universitas Riau, Prof Dr Sri Indarti, untuk memperoleh kejelasan.
"Kalau ada peradilan militer di Unri, itu kebijakan negara. Saya akan menanyakan ke Rektor, karena belum ada komunikasi," tambahnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2025 pada 6 Mei 2025, yang mengatur pembentukan lima pengadilan militer baru di Balikpapan, Makassar, Pekanbaru, Kendari, dan Manokwari.
Rencana di Pekanbaru akan menempatkan pengadilan militer di Jalan Naga Sakti, tepat berdampingan dengan area kampus Universitas Riau.
Mahasiswa menilai keberadaan pengadilan militer di lokasi tersebut berpotensi mengganggu dan mengintervensi gerakan mahasiswa, serta membungkam kebebasan berpikir dan berekspresi.
