KUANSING - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Jossy Kusumo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (30/7/2025), guna memperkuat koordinasi dalam penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan Festival Pacu Jalur tingkat nasional.
Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Riau, di antaranya Dansat Brimob, Dir Samapta, Dir Reskrimsus, Kabid Propam, serta Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, unsur Forkopimda, dan kepala OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Jossy menegaskan komitmen Polda Riau dalam mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Kuansing menertibkan aktivitas PETI yang kian marak, terutama di wilayah hulu Sungai Kuantan.
"Penertiban harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. PETI tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Kami sudah menurunkan personel Brimob dan Samapta untuk mendukung penindakan di lapangan,” tegasnya.
Kapolres Kuansing, AKBP Raden Ricky, menyampaikan bahwa penanganan PETI di wilayahnya dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif PETI serta perlunya solusi ekonomi yang legal dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya bersikap represif, tetapi juga persuasif. Edukasi terus kami lakukan, namun ke depan diperlukan dukungan konkret dari Pemprov Riau untuk menyediakan alternatif legal agar tidak timbul konflik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kuansing menyoroti pentingnya menjaga kebersihan Sungai Kuantan dari pencemaran PETI demi kelangsungan Festival Pacu Jalur sebagai agenda budaya nasional.
“Semua pihak harus bersinergi agar Sungai Kuantan tetap bersih. Ini penting untuk memastikan Pacu Jalur berlangsung dengan baik dan bermartabat,” tegas Suhardiman.
Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau menambahkan bahwa pihaknya sedang memproses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai langkah untuk melegalkan dan mengawasi aktivitas pertambangan rakyat secara terkontrol.
Menutup kunjungannya, Wakapolda menilai bahwa sinergi lintas sektor sangat penting dalam pemberantasan PETI dan menjaga kondusivitas wilayah, terutama menjelang salah satu event budaya terbesar di Riau tersebut.
