PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, menyusul lonjakan signifikan titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir.
Keputusan tersebut diumumkan dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).
“Mulai hari ini, saya menetapkan status tanggap darurat. Ini dilakukan sebagai langkah responsif atas kondisi yang semakin mengkhawatirkan,” tegas Gubernur Abdul Wahid.
Ia mengungkapkan, titik api terbanyak saat ini berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian serius karena hampir setiap tahun terdampak karhutla.
“Kita lihat dari sebaran hotspot, Rokan Hilir dan Rokan Hulu paling banyak. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak lebih cepat dan maksimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla sejak 27 Maret hingga 30 November 2025. Namun, meningkatnya intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah lebih tegas.
Dengan status tanggap darurat, Pemprov Riau dapat mengerahkan sumber daya secara optimal, termasuk bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Tanggap darurat ini memberi ruang untuk memaksimalkan penanganan. Kita perkuat monitoring dan pengecekan langsung terhadap titik-titik hotspot,” jelasnya.
Gubernur juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi dan mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar yang menjadi penyebab utama karhutla di Riau.
“Saya minta Bupati dan Wali Kota mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini sangat rawan menyulut kebakaran besar yang sulit dikendalikan,” pungkas Abdul Wahid.
