PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho SE MM, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem transportasi umum berbasis listrik di Kota Bertuah. Hal ini disampaikannya dalam seremoni penutupan Studi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik yang digelar di Hotel Aryaduta, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), yang juga melibatkan Kota Surabaya dan Kota Surakarta sebagai lokasi studi.
“Kami sangat mengapresiasi ITDP yang telah memilih Pekanbaru sebagai salah satu dari tiga kota lokasi penelitian. Kami merasa terhormat, dan tentu tidak ingin hasil studi ini hanya menjadi dokumen semata, melainkan akan kami implementasikan melalui regulasi dan anggaran yang konkret,” ujar Agung.
Agung menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan target nasional elektrifikasi transportasi umum hingga 90 persen. Menurutnya, kolaborasi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan anggaran daerah (APBD).
“Pemerintah pusat memiliki target nasional, tapi kami di daerah perlu dukungan regulasi dan pendanaan agar bisa merealisasikannya,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Agung menyebut Pemko Pekanbaru telah menerima sembilan unit bus listrik dan akan segera mengoperasikan tiga unit di antaranya.
“Ini adalah langkah awal menuju target 100 persen elektrifikasi transportasi umum yang kami rencanakan tuntas paling lambat tahun 2033,” ujarnya.
Dalam lokakarya media bertajuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan di Indonesia yang digelar sehari sebelumnya (18/6/2025), ITDP memaparkan hasil studi dan rekomendasi untuk Pekanbaru.
Salah satu rekomendasi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi massal yang ideal dan menjangkau 30 persen penduduk, Pekanbaru membutuhkan sekitar 499 unit bus listrik dari berbagai ukuran.
Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang, menyebut ada empat alasan utama mengapa Pekanbaru menjadi kota prioritas pendampingan:
1. Pengalaman Operasional - Sejak 2009, Pekanbaru telah mengoperasikan transportasi massal mandiri.
2. Regulasi Terdepan - Pekanbaru menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal, dengan alokasi minimal 5 persen APBD untuk sektor ini.
3. Kesiapan Elektrifikasi - Kota dinilai siap melakukan reformasi melalui sistem transportasi berbasis listrik.
4. Dukungan Multi-Stakeholder - Tersedianya dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan lokal dan nasional.
Gonggom menyatakan bahwa Pekanbaru merupakan satu dari 11 kota prioritas yang didampingi ITDP untuk mewujudkan sistem angkutan publik berbasis energi bersih.
Penerapan elektrifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, mengurangi polusi udara, dan menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
