Sebut Pj Wako Pekanbaru Tak Netral di Pilkada, Hj Niar : Ada Salah Satu Calon yang Panik!

Sebut Pj Wako Pekanbaru Tak Netral di Pilkada, Hj Niar : Ada Salah Satu Calon yang Panik!
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj. Niar Erawati, S.IP

PEKANBARU – Rencana Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemko Pekanbaru, seperti kepala dinas, kepala badan, lurah, hingga kepala sekolah (kasek) yang saat ini masih kosong, diduga memicu kekhawatiran salah satu calon wali kota yang bersaing di Pilkada 2024.

Isu ini mencuat setelah salah satu media online memberitakan tuduhan bahwa Risnandar dinilai tidak netral dan diduga memihak salah satu kandidat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj. Niar Erawati, S.IP, meminta Pj Wali Kota Pekanbaru untuk terus melanjutkan proses pengisian jabatan tanpa terpengaruh intrik politik.

“Saya berharap Pj Walikota Pekanbaru tidak gentar terhadap intrik atau permainan politik yang mungkin muncul terkait pengisian jabatan-jabatan kosong ini. Kejelasan jabatan sangat penting agar sistem pemerintahan dapat berjalan optimal. Ungkapan Pj Walikota memihak calon itu seperti ada yang panik,” ujar Niar, Kamis (31/10/2024).

Niar menekankan bahwa kekosongan posisi strategis di pemerintahan ini bisa berdampak pada pelayanan publik, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Niar mengingatkan bahwa keterlibatan penuh dari berbagai lini pemerintahan dibutuhkan untuk memastikan Pilkada berjalan lancar.

Srikandi Demokrat ini menambahkan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut kelancaran layanan masyarakat.

"Kita sangat mendukung langkah Pj Wali Kota untuk segera menyelesaikan proses pengisian jabatan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi lebih kepada kepastian pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Niar juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses ini untuk mencegah adanya persepsi negatif dari masyarakat.

Menurutnya, pengisian jabatan harus bebas dari intervensi politik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

"Kami berharap proses ini segera dilaksanakan dengan profesional agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," tutupnya.


Berita Lainnya

Index
Galeri