Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru membuka seleksi terbuka untuk mengisi empat jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses assessment akan dimulai pada akhir bulan ini, bertujuan untuk mendapatkan pejabat definitif yang kompeten.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, pemilihan empat Kepala OPD ini melalui assesment yang dilakukan panitia seleksi. Hal ini seiring ada empat jabatan Kepala OPD yang kosong dan dijabat pelaksana tugas hingga kini.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur politis dalam lelang jabatan ini. Apalagi lelang jabatan dilakukan menjelang Pilkada serentak, tentu banyak asumsi yang timbul di publik terkait pertukaran pejabat ini.
"Pertanyaan publik, loh kok mau Pilkada ada buka assesment untuk 4 jabatan kepala OPD, masuk ke ranah politik. Tidak," kata Risnandar Mahiwa, Kamis (17/10/2024).
Dirinya memastikan bahwa ASN bersikap profesional, netral dalam Pilkada ini, dan tidak ada terlibat politik praktis. Lelang jabatan ini dilakukan semata-mata karena kebutuhan organisasi.
Apalagi usulan lelang jabatan ini telah disetujui pemerintah pusat. Risnandar menyebut, kewenangan pelaksanaan tugas atau Plt pada empat Kepala OPD ini terbatas dan tidak sama dengan pejabat definitif.
"Contohnya saja saya Pj, untuk melakukan pelantikan saja saya harus izin ke pemerintah pusat. Karena, kewenangan-kewenangan itu dibatasi. Dan untuk seleksi jabatan ini terbuka," jelasnya.
Lelang jabatan kali ini, pihaknya mengutamakan ASN yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Dengan harapan kaderisasi internal di Pemko Pekanbaru bisa berjalan.
Ada empat jabatan kepala OPD yang bakal dilakukan assesment. Diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
