Kuansing- Masa jabatan Anggota DPRD kuantan singingi periode 2019-2024 hanya tersisa lebih kurang 2 tahun lagi, oleh karena itu Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di instruksikan agar memaksimalkan pengawalan program-program pemerintah yang bersentuhan dengan kepentingan Rakyat.
Hal itu di sampaikan oleh Ketua DPC PKB Kuantan Singingi H. Musliadi, S.Ag baru-baru ini di Teluk Kuantan.
Ada pun instruksi untuk Fraksi PKB di DPRD adalah, pertama Agar tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai mana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan, dan tetap berkoordinasi dengan Partai dan Ketua DPRD Kuantan Singingi.
Kedua, Mengawal Repisi Ranperda RTRW (Rencana tata ruang wilayah ) yang tetap mengacu kepada RTRW Provinsi dan Nasional, ini sangat penting sekali karena menyangkut tata kelola wilayah dan daerah sehingga kita bisa menentukan mana kawasan insdustri, Perkebunan, Perkotaan, Desa wisata dan hutan lindung dan HPL. Semua ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Kuansing oleh karena itu harus dan wajib dikawal.
Yang ketiga adalah mendorong agar PLt Bupati Kuansing agar sepaham dengan Fraksi PKB terkait peningkatan APBD untuk infrastruktur jalan dan jembatan khusus di daerah Ekstran.
Ada 4 kecamatan di kuansing ada Ekstran, Singingi, Singingi Hilir, Logas Tanah Darat dan Sentajo Raya atas.
"Ini perlu di dorong agar forsi APBD 2023 dan 2024 lebih banyak untuk Pengaspalan jalan di daerah ini,"ujar Musliadi.
PKB sering di beri informasi oleh warga kita Nahdiyin di daerah ekstran ini terkait permasalahan jalan dan jembatan, kalau musim panas berdebu dan musim hujan berlumpur, ini warga kita Nahdiyin harus kita rawat terus silaturrahim kita, maka FPKB dorong agar Plt Bupati meningkatkan forsi APBD ke depan untuk daerah ini.
Keempat, Agar kembali mengingatkan pemerintah daerah khususnya Plt Bupati agar mampu menuntaskan sisa pengaspalan Jln Koto Rajo arah Pulau Jambu Cerenti pada tahun 2023. Karena sudah sangat lama jalan ini terabaikan oleh pemerintah terdahulu. "Maka saya sebagai Ketua DPC PKB menegaskan agar Fraksi melakukan komunikasi dengan fraksi yang lain di DPRD terutama ketua DPRD dan juga dinas terkait," ujar Cak Mus kembali.
Terkait kebijakan-kebijakan lain yang di lakukan oleh Pemerintah Kuantan Singingi silahkan dipelajari dan di tela’ah dengan seksama, kalau program itu baik untuk kepentingan Masyarakat wajib didukung dan apabila program itu tidak baik dan mengabaikan kepentingan masyarakat wajib ditolak.
Karena rakyat akan menilai PKB pada Pemilu 2024 nanti berdasarkan kinerja Fraksi PKB di DPRD, maka jalankan tupoksi sesuai harapan masyarakat dan jaga silaturrahim dengan konstituen, jaga dan rawat hubungan baik dengan stakeholder yang ada di Kuansing, jadikan FPKB terdepan dalam membela kepentingan rakyat di kabupaten Kuantan Singingi, Rakyat akan menentukan nasib kita pada 2024 nanti, tutup Cak Mus.
