JAKARTA - Senior fellow Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih condong ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Nama lain seperti Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum diposisikan jadi yang utama. "Pak Jokowi tampaknya kok bisa milih Ridwan Kamil. Itu intuisi saya," kata Kristiadi dalam program Newsmaker Medcom.id, Sabtu, 5 Februari 2022.
Menurut Kristiadi, Ridwan memiliki akseptabilitas dan keilmuan terkait arsitektur sangat mumpuni. Di samping itu, Ridwan diyakini mampu diterima lebih luas secara politik.
"Bahwa, diperlukan juga orang yang bisa diterima. Sehingga, kalau bisa diterima bisa juga melakukan negosiasi-negosiasi dalam jangka panjang, jika diperlukan," ujar Kristiadi.
Jika dibandingkan dengan Ahok, kata Kristiadi, Ridwan tidak ada peristiwa masa lalu yang memancing kegaduhan politik. Sekaligus dia akan menjaga dinamika politik di masa depan.
"Tidak mau mancing orang ingat masa lalu, kemudian juga mikir macem-macem ya kan, itu saya kira kok untuk lebih baik di masa depan itu apa itu Ridwan Kamil. Lebih bisa mengelola dinamika yang terjadi," ujar Kristiadi.
Kristiadi menyadari bahwa Ahok dan PDIP tak bisa dilepaskan. Tetapi, Ridwan dinilai memiliki kedekatan juga dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Setidaknya saya melihat RK bersikap dengan Ibu Mega, dalam suatu forum atau dalam suatu beliau duduk bersama. Kalau dengan Bu Mega, dekat PDIP juga kan. Pada tataran itu sudah cukup," ujar Kristiadi.
Jokowi sebelumnya mengungkap kriteria calon Kepala Otorita IKN idealnya pernah menjabat kepala daerah. Terpenting, berlatar belakang arsitek.
Sejumlah nama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, hingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencuat. Mereka santer disebut karena kecocokan latar belakang yang dipaparkan Kepala Negara.
Berdasarkan beleid IKN yang baru-baru ini disahkan di DPR, kepala otorita akan ditunjuk dan diangkat Presiden paling lambat dua bulan setelah UU diundangkan.
Sumber: Medcom.id
