GALERI FOTO /ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang Ke II Tahun 2021

DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses  Masa Sidang Ke II Tahun 2021
Anggota DPRD Rohul Dapil I dari fraksi partai Golkar Karneng Dimara Lubis Saat Menyampaikan laporan

ROHUL-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) Rokan Hulu (Rohul), menggelar Rapat Paripurna laporan reses masa persidangan ke II (Dua) Tahun 2021.Acara di gelar di  ruang rapat paripurna kantor DPRD di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah,Kabupaten Rokan Hulu,Riau,Senin (26/4/2021). 


Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra didampingi Sekretaris Budhia Kasino, Wakil Ketua Nono Patria Pratama, Hardi Chandra, dan Andrizal. Perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif kemudian menyampaikan hasil resesnya sesuai aspirasi masyarakat.


Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra membuka rapat paripurna, didampingi Sekretaris Budhia Kasino, dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD. (riaurelita/dok)

Dalam rapat tersebut turut hadir Plh Bupati Rohul  H.Abdul Haris M.Si para pimpinan Forkompinda, serta Kepala organisasi perangkat daerah Rohul.

Daerah pemilihan (Dapil) I (satu) yakni Kecamatan Rambah,  Rambah Hilir, Rambah Samo dan Bangun Purba disampaikan Karneng Dimara Lubis dari Fraksi Partai Golkar.

"Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD pada masa sidang kedua ini merupakan hak anggota untuk menjumpai dan menyerap aspirasi konstituennya. Permintaan masyarakat hasil reses masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19", kata Ketua DPRD Rohul Novliwanda.


Para anggota DPRD Rohul yang hadir dalam rapat paripurna penyampaian hasil laporan Reses pimpinan dan anggota DPRD masa persidangan ke II tahun sidang ke III (tiga) 

Terealisasi atau tidaknya aspirasi masyarakat menurutnya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan keuangan daerah atau APBD. Selagi keuangan mampu, semua item hasil reses tentunya akan diperjuangkan dengan program skala prioritas Pemkab.

"Seperti aspirasi masalah ekonomi, bagaimana dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kedua infrastruktur, dampak ekonomi akibat pandemi itu juga berefek ke APBD kita, sehingga pembangunan infrastruktur terkendala. Terakhir aspirasi kesehatan, masyarakat yang terpapar jumlahnya hingga hari ini juga cukup mengkhawatirkan," ujar Wanda.
 


Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna penyampaian hasil laporan Reses pimpinan dan anggota DPRD.


DPRD dan Pemkab Rohul juga diklaimnya telah melakukan refocusing anggaran 35-40 persen untuk penanganan COVID-19, sehingga aspirasi yang diserap melalui reses juga terdampak daripada kebijakan yang diperintahkan oleh pusat terhadap program pembangunan daerah.

Ditempat yang sama, Pelaksana harian (Plh) Bupati Rohul Abdul Haris, mengaku aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD melalui paripurna sebelumnya sudah tertuang dalam Musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten.


Para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dalam rapat paripurna penyampaian hasil laporan Reses pimpinan dan anggota DPRD. 

Dalam dua tahun terakhir 2020-2021 yang masih dalam kondisi pandemi, Pemkab dinilai sangat membutuhkan energi dan pembiayaan yang dikonsentrasikan untuk penanggulangan COVID, sehingga apa yang menjadi aspirasi minim untuk direalisasikan, namun akan tetap diupayakan dan dimaksimalkan lewat tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).

Pemkab juga sudah memiliki konsep agar TJSP bisa mengakomodir sebagian usulan yang masuk di Musrenbang. Tim TJSP yang sudah dibentuk diharapkannya bisa memaksimalkan CSR perusahaan untuk pemberdayaan pembangunan.


Pelaksana harian (Plh) Bupati Rohul Abdul Haris mengikuti rapat paripurna penyampaian hasil laporan Reses pimpinan dan anggota DPRD. 

Selain itu, seluruh pembangunan juga akan dimaksimalkan melalui APBN, kemudian diusulkan ke APBD provinsi, dan sebagian kewenangannya di desa. Pemkab Rohul juga punya konsep dan solusi strategis dari harapan masyarakat‎ dengan mencoba merealisasikannya dari program TJSP.

"Kita sudah punya konsep mulai tahun ini untuk TJSP untuk mengakomodir dari usulan yang masuk di Musrenbang. Hasil reses‎ di 4 Dapil, pokok prioritasnya masih terkait masalah ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, namun karena APBD terbatas Pemkab akan maksimalkan CSR perusahaan untuk realisasikan seluruh aspirasi masyarakat," Ungkap H.Abdul Haris.
 


Anggota DPRD sebagai juru bicara (jubir) perwakilan dari dapil masing-masing menyerahkan hasil laporan Reses ke Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra. 

"Harapan dan doa kita semua, wabah Pandemi Covid 19 berakhir, sehingga ekonomi dan seluruh kegiatan pembangunan di Rokan Hulu khususnya kembali seperti biasanya." pungkasnya''.***(ADV-DPRD Rohul/Ds)


Berita Lainnya

Index
Galeri