TELUKKUANTAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi menggelar sidang Paripurna, Senin (7/12/2020) di Teluk Kuantan. Dengan agenda pandangan umum Fraksi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Sidang Paripurna dilaksanakan di ruang sidang Paripurna DPRD Kuansing dipimpin oleh Waka I DPRD Kuansing Zulhendri dan didampingi Waka II Juprizal, SE.,M.Si serta Anggota DPRD Kuansing.
Sekretaris Fraksi PKS-HANURA Darwis,ST dalam pandangan umumnya menyampaikan. Setelah mencermati usulan dari pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi melalui pidato Pengantar Bupati dan juga Rekomendasi dari Pembahasan Pansus Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016.
Dikatakan Darwis.Terkait pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah bersama tim asistensi Pemerintah Daerah, Maka Kami Dari Fraksi PKS-HANURA menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut :
Satu; Memang perlunya penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ini mengingat selain daripada sudah termuat dalam nomenklatur yang belum diakomodir pada perda SOTK sebelumnya dan juga wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang setiap tahun terkena bencana alam terutama banjir maka perlu penanganan khusus dan serius sehingga bencana ini tidak terulang lagi dan penanganan terhadap korban dapat ditangani dengan baik dan selain itu juga sangat perlu kiranya dibentuk OPD ini karena memang di kabupaten kita saja yang belum terdapat badan penanggulangan bencana ini.
Kedua; Kami memandang perlunya penambahan OPD baru berikutnya yaitu dinas perkebunan dan peternakan yang saat ini masih merupakan satu bidang di dinas pertanian, karena wilayah kita sebagian besar merupakan wilayah perkebunan maka perlu OPD khusus yang menangani hal ini.
Sehingga diharapkan pengelolaan dan penanganan perkebunan dapat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat kuantan singingi pada umumnya.
Ketiga; Karena Dinas Perkebunan kita minta untuk berdiri sendiri sebagai OPD baru, maka kami menyarankan untuk dinas pertanian diganti namanya menjadi dinas tanaman pangan,holtikultura dan ketahanan pangan sesuai dengan nomenklatur yang baru.
Sehingga fokus terhadap bidang pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dan karena saat ini ketahanan pangan berada pada Dinas Perikanan maka kami mengusulkan untuk dinas Perikanan kembali namanya menjadi hanya Dinas
Perikanan.
Kemudian, Dalam rangka untuk menggenjot perolehan pendapatan asli daerah kita, maka kami mengusulkan untuk adanya penambahan bidang pada badan pendapatan daerah yaitu bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (PBHTB), karena ini merupakan satu kesatuan dalam pendapatan daerah dari sumber pajak maka perlu berada dalam satu bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
Darwis juga menyampaikan.Terkait Dengan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang saat ini berada kewenangannya pada dinas lingkungan hidup kami memandang perlu dikembalikan kepada dinas perhubungan karena itu merupakan satu kesatuan dengan kelancaran fasilitas jalan dan sebagainya. Dan selain itu juga terkait pengelolaan tempat khusus parkir kita minta untuk dikembalikan ke Dinas Perhubungan.
Kemudian, Kami fraksi PKS-Hanura sepakat untuk penambahan OPD baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, karena mengingat besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat Kpe
daerah dan pentingnya pembangunan desa untuk
kesejahteraan rakyat.
Terakhir Darwis mengatakan. Yang paling penting adalah dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan atau perubahan organisasi perangkat daerah ini kita mengharapkan pendapatan asli
daerah dapat meningkat dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan sejahtera lahir dan bathin.
