PELALAWAN - Cegah bentrokan ataupun pengrusakan terhadap aset perusahaan terkait aksi mogok kerja, jajaran Polsek Bunut Polres Pelalawan lakukan patroli dan pengamanan pabrik serta kantor PT Serikat Putra yang dipimpin Kapolsek Bunut AKP Rokhani, Senin (12/10/2020).
“Tujuan dilakukannya patroli dan pengamanan oleh personel Polri sebagai upaya antisipasi anarkisme ataupun pengrusakan terhadap aset perusahaan serta upaya menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif," ujar Kapolsek Bunut.
Afrizal Chaniago Selaku Ketua SP LRF menyampaikan, masalah mogok kerja ini diatur khusus pada pasal 137 sampai pasal 145 dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan mogok kerja diatur oleh Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 dalam UU No.13 diatur juga mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah melalui proses perundingan.
"Namun ketika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja," jelasnya.
Aksi mogok kerja menghentikan produksi disebabkan adanya 7 poin tuntutan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja yang berada di PT. Serikat Putra yang salah satu poin tuntutannya yakni pembayaran Bonus Tahunan yang semestinya dibayarkan bulan Juni 2020.
Afrizal mengatakan, kegiatan aksi ini dilaksanakan secara mandiri dan tidak terkait dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
"Sebelum melakukan aksi mogok kerja, kita sudah menyurati Disnaker Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui kegiatan aksi mogok kerja ini. Sebanyak 1.300 orang karyawan PT Serikat Putra melakukan aksi mogok kerja," jelas Afrizal.
Dengan dilakukannya aksi mogok kerja tersebut, tampak berimbas pada terhentinya kegiatan produksi di pabrik kelapa sawit PT. Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan. (Rilis)
