ROHUL - Pemerintah kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 lalu memiliki hutang tunda bayar kurang lebih Rp 60 Milyar kepada pihak ketiga, dalam hal pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur dasar dan pengadaan barang dan jasa.
Saat ini hutang tunda bayar tersebut mulai dibayar oleh pemerintah. Namun sayangnya, dengan alasan kondisi keuangan daerah yang minim, hutang tunda bayar tersebut tidak dibayar secara keseluruhan, hanya sekitar beberapa persen saja yang dibayar sebanyak Rp 24 Milyar
Itupun tidak kepada seluruh pihak ketiga, hanya perusahaan tertentu yang mendapatkan pembayaran,tentunya hal ini menuai kekecewaan dari para perusahaan pihak ketiga.
Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, Nono Patria Pratama S.E, bahwa selaku pimpinan DPRD Rohul, Banggar telah melakukan Hering dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya TAPD beralasan jika pembayaran dilakukan secara penuh maka akan terjadi defisit APBD Murni 2020 senilai Rp236 Milyar.
Untuk itu pembayaran hutang tunda bayar dilakukan 2 tahap yakni tahap pertama di APBD Murni 2020 senilai Rp24 Milyar, dan sisanya di APBD Perubahan 2020. Disisi lain, para kontraktor yang mengeluh, melaporkan hal ini kepada DPRD Rohul.
”Saya juga mendapat banyak laporan keluhan dari para kontraktor,ternyata hutang dibayarkan itu keseluruh kontraktor melainkan hanya kontraktor atau perusahaan tertentu. Dalam hal ini saya tegaskan agar pemkab Rohul tidak pilih kasih.Hutang tetap hutang , semua hutang harus dibayar”, ujar Wakil Ketua DPRD Rohul dari Fraksi Golkar itu.
Terkait soal hutang tunda bayar ini, Nono Patria Pratama menyarankan ”ada baiknya seluruh hutang dibayarkan di APBD Murni 2020. Defisit sudah resiko, yang penting persoalan hutang selesai dan pihak ketiga tidak merasa dirugikan, karena mereka (pihak ketiga-red) juga bekerja pakai modal.”
“Manalah boleh kita berbelanja terus, sedangkan hutang masih ada. Harusnya bayar dulu hutang kita, baru sisanya untuk dibelanjakan”, tutup Nono.***(ds)
