PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih mengunggu pemerintah pusat soal progres daerah otonomi baru. Pemprov menunggu langkah apa yang harus dilakukan Pemprov terhadap daerah yang menunggu pemekaran.
"Kita sifatnya menunggu. Tidak aktif memang," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie, Jumat (25/03/2016) di Pekanbaru.
Secara nasional, progres terbaru untuk daerah otonomi baru itu sudah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) besama DPR RI. Hingga saat ini informasi selanjutnya masih dinantikan oleh Riau.
"Sekarang kami baru dapat informasi dari media. Secara resmi dari pusat lebih lanjutnya belum sampai ke kami," tambahnya.
Sementara itu untuk persiapan daerah yang saat ini sedang menunggu progres daerah otonomi baru di Riau masyarakatnya sudah menyatakan siap. Namun secara lembaga pemerintahannya memang belum ada persiapan.
Dengan demikian, tidak mungkin pula Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman akan menyurati daerah kabupaten dan kota yang sedang menunggu, untuk mempersiapkan, kalau memang belum ada intruksi atau arahan lebih lanjut tentang daerah otomi baru ini.
Untuk penargetkan daerah otonomi baru sendiri, Kata Ahmad untuk waktunya, terakhir diinformasikan bergeser 2 sampai 3 tahun. Jika dihitung kedepan kemungkinan diakhir tahun 2018.
"Tapi itu tadilah, ada banyak kaitan-kaitannya juga. Kemampuan APBD baik provinsi dan kabupaten juga harus diperiapkan dulu," sambungnya.
Selain persiapan anggaran itu, tentunya syarat kelengkapan administrasi jika memang tidak dibutuhkan lagi seperti sebelumnya, tentu akan lebih memudahkan daerah. Diama, sebelumnya harus ada persetujuan dari DPRD induk, bupati induk, yang selanjutnya harus diparipurnakan.
"Informasi terakhir yang kami peroleh, hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Ini penetapannya topdown," kata dia seperti dikutip bertuahposcom. (das/bpc)
