PEKANBARU - Sejumlah pegawai honor atau kontrak di lingkungan pemerintah Provinsi Riau saat ini mulai resah karena sudah tiga bulan belum terima gaji. Kinerja Plt Gubernur Riau dalam hal penggunaan anggaran, dipertanyakan.
"Apa yang menjadi alasan Plt sehingga belum mencairkan gaji mereka. APBD Riau 2016 sudah disahkan, saya rasa tidak ada kendala lagi," kata Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Riau dari PAN seperti dilansir riauterkinicom, Kamis (24/03/16).
Untuk itu, anggota Komisi E DPRD Riau ini pun mendesak agar gaji honor yang dimaksud bisa segera dilunasi. Apalagi tenaga honorer ini sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau.
"Desember tahun lalu, APBD tahun 2016 sudah disahkan, sudah diverifikasi, dewan pun sudah menyetujuinya. Jadi tunggu apalagi, mereka sudah bekerja lho, kita mendesak segera dibayarkanlah," ungkapnya.
Sementara itu, Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura mempertanyakan dasar hukum belum dilunasinya gaji honor yang dimaksud. Ia pun mengkritisi sikap lamban Plt gubernur Riau.
"Inilah hebatnya kepala daerah kita, punya anak buah, tapi tidak digaji. Coba gaji dia tidak dibayarkan negara, apa katanya coba," ujar mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini. (max/rtc)
