BAGANSIAPIAPI - Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Angkatan II, akreditasi dan reakreditasi puskesmas di Hotel Lion, Bagansiapiapi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir H. Ahmad Yusuf.
Dalam sambutannya H. ahmad Yusuf memaparkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan sebagai persiapan akreditasi dan reakreditasi puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut, yaitu pada tanggal 5 - 7 Agustus 2019. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu komisi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan surveyor Provinsi Riau, drg. Arinardani dan dr. Citra Iskandar.
"Diikuti 11 puskesmas, dan ini angkatan yang ke 2. Untuk angkatan pertama sudah dilaksanakan. Setiap puskesmas mengutus 7 orang. Diantaranya Kepala puskesmas, penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), penanggung jawab Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), Administrasi dan Manajemen (Admen), penanggung jawab mutu, audit internal, dan penanggung jawab pasien," sebut Ahmad.
Sebelum dinilai dan disurvei, lanjutnya, mereka didalam sini mengaudit dan mengevaluasi sendiri. "Pada umumnya puskesmas yang di Rokan Hilir ini tidak lagi akreditasi tetapi reakreditasi," ungkap Ahmad.
Kemudian tambahnya, pada penilaian reakreditasi ini sekarang berbalik. Kalau pada akreditasi pembinaan 70 persen dan penilaian 30 persen, sedangkan pada reakreditasi ini penilaian 70 persen dan pembinaan 30 persen.
"Jadi untuk mempertahankan predikat akreditasi yang pernah mereka dapat, harus tampil ekstra dan bekerja keras, karena tantangan akan semakin berat. Fokusnya nanti pada penilaian, dan pembinaan bukan tidak ada, karena kita sudah pernah," ujarnya disela-sela kegiatan.
"Harapan saya selesai acaran ini, kita jangan BAB (Before After Before). Artinya sebelum akreditasi kita seperti ini, begitu penilaian berubah menjadi bagus. Demam akreditasi itu terlihat. Tetapi begitu penilaian akreditasi hampir selesai kembali kedalam kondisi sebelumnya. Ini yang tidak kita harapkan," harap Ahmad.
Jadi, tambahnya, akreditasi itu sendiri merupakan suatu upaya pemerintah bagaimana puskesmas mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai pada saat penilaian kita berdarah-darah, tetapi begitu selesai penilaian kembali pada kondisi sebelumnya. Jadi kita harus selalu berada pada kondisi yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," harap Ahmad lagi.
"Puskesmas menuju reakreditasi ada 15 puskesmas, sedangkan 2 lagi pada tahun ini menuju akreditasi awal, dan 3 lagi belum teregistrasi" tutupnya.
