Pemkab Meranti Anggarkan Rp3,1 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan Kantor BPBD

Pemkab Meranti Anggarkan Rp3,1 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan Kantor BPBD

SELATPANJANG - Untuk pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan sebesar Rp3.105.234.137,92 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung kantor eks Badan Perbatasan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat beberapa tahun lalu, namun belum selesai. Sementara itu, Badan Perbatasan sudah dileburkan menjadi bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal mengatakan pengajuan untuk dilakukan pembangunan kantor sudah dilakukan pihaknya tahun 2017 lalu, karena kondisi gedung kantor BPBD saat ini kurang repsentatif.

"Gedung kantor BPBD saat ini bangunannya dari kayu dan sudah 4 tahun sejak BPBD didirikan, banyak bagian yang lapuk, untuk itu kita butuh bangunan kantor yang representatif untuk tempat menyimpan alat pemadam dan lain sebagainya," kata M Edy Afrizal, Minggu (12/5/2019).

Dikatakan Edy, anggaran yang diajukan, untuk melanjutkan pembangunan eks gedung kantor Badan Perbatasan. Dimana penggunaan gedung tersebut merupakan kebijakan Bupati.

"Sebelumnya gedung itu adalah kantor badan perbatasan yang dibangun oleh pusat. Anggaran itu untuk melanjutkan pembangunannya, dimana lahan kantor masih dibutuhkan banyak penimbunan, selain itu bagian lantai dan bagian lainnya masih banyak yang harus dikerjakan," ujar Edy.

Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap lelang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kepulauan Meranti.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra menyambut baik terhadap pembangunan gedung kantor BPBD tersebut.

Politisi PPP itu, mengatakan sudah saatnya gedung - gedung kantor di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun dengan layak, agar kinerja pegawai lebih maksimal.

"Kita menyambut baik pembangunan ini, namun dengan catatan tidak membebani 50 persen anggaran OPD. Sudah saatnya gedung kantor dibangun lebih layak agar kinerja pegawai lebih maksimal," ujarnya.


Berita Lainnya

Index
Galeri