PEKANBARU - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Prof Nizar Ali serahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara (EHA) tahun 2019 kepada Gubernur Riau, Syamsuar, di Balai Serindit Gedung Daerah.
Penyerahan SK itu juga disaksikan langsung oleh mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Ketua Majlis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau Al Azhar serta berbagai pejabat lainnya.
"Dengan telah diserahkannya SK EHA ini, artinya bentuk kepercayaan pusat kepada Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemberangkatan calon jemaah haji, khususnya di Riau sendiri," kata Dirjen PHU, Rabu (24/4/2019) lalu.
Diharapkan, melalui SK EHA itu, Pemprov Riau dapat melaksanakan sebaik-sebaiknya atas kepercayaan yang sudah diberikan tersebut. Kemudian, status EHA nantinya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Riau yang selama ini tentu saja sudah dinanti-nantikan.
Pada kesempatan ini, Dirjen PHU juga mendorong status EHA yang baru saja diterima bisa ditingkatkan lagi ke depan menjadi embarkasi penuh. Apalagi menurutnya, Riau telah memiliki bandara representatif serta memenuhi syarat untuk menjadi sebuah embarkasi penuh, kecuali asrama yang ada saat ini harus lebih dimaksimalkan. "Tentu saja tujuan dari SK EHA ini diberikan agar dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi masyarakat," ungkap Dirjen PHU.
Dia mencontohkan, di Lombok Nusa Tenggara Barat ibukota kabapaten sudah memiliki embarkasi penuh. Sementara Riau berpusat di ibukota provinsi. Kita harapkan embarkasi antara ini bisa memberi manfaat dan kemaslahatan yang besar bagi jemaah Riau kedepan," harapnya.
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bahwa Kemenag selalu mendorong Riau bisa melonjak ke embarkasi penuh. Namun untuk embarkasi penuh ada persyaratan yang dipenuhi agar manfaatnya lebih besar dirasakan jemaah. Lombok, Nusa Tenggara Barat ibukota kabapaten sudah memiliki embarkasi penuh. Menurutnya sayang sekali Pekanbaru ibukota provinsi Riau yang lebih representatif harusnya bisa melakukan hal yang sama.
