JAKARTA - Gelaran Pemilu 2019 memang sudah berlalu. Namun, meninggalkan duka yang mendalam. Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan itu telah menelan setidaknya 127 nyawa! Ratusan orang yang meninggal itupun berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari anggota KPPS, Bawaslu sampai aparat keamanan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Aried Budiman menyampaikan, sampai dengan Senin (22/4/2019) sore, tercatat laporan yang masuk ada 90 pertugas KPPS yang mennggal dunia di seluruh Indonesia. Sedangkan 374 orang lainnya menderita sakit usai menjalankan tugas negara itu.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan, pihaknya akan membahas secara khusus terkait hal tersebut. KPU juga akan menemui Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran santunan bagi para petugas yang mengalami musibah itu.
Arief menyebut, KPU mengusulkan untuk petugas yang luka-luka diusulkan mendapat Rp16 juta, penyandang catat mendapat maksimal Rp30 juta, dan yang meninggal dunia menerima Rp36 juta.
Ia menegaskan jumlah itu akan diusulkan ke Kemenkeu untuk bisa diwujudkan. “Akan dibahas diambil dari pos mana karena tidak ada pos anggaran khusus terkait asuransi,” tuturnya.
Sementara, dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tercatat sedikitnya 33 petugas bawaslu juga meninggal saat menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2019. Sedangkan 566 petugas pengawas pemilu lainnya menderita sakit dan juga mendapat musibah.
Hal itu sebagaimana catatan dan laporan yang dikumpulkan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu hingga Senin (22/4) malam dan tersebar di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi.
Selain itu, juga terdapat 19 orang pengawas yang tersebar di 16 kabupaten/kota di sebelas provinsi mengalami kekerasan. Sedangkan 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. Jumlah itu tersebar di 66 kabupaten/kota diu 22 provinsi.
Kemudian 160 orang pengawas pemilu yang tersebar di 77 kabupaten/kota di 22 provinsi menjalani rawat inap. Jumlah terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan dengan 22 orang pengawas pemilu yang menjalani rawat inap.
Sebanyak 273 orang pengawas pemilu menjalani rawat jalan pada masa tugas pengawasan pemilu. Angka tersebut tersebar di 84 kabupateb/kota di 23 provinsi. Pengawas pemilu paling banyak menjalani rawat jalan ada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 orang.
Di sisi lain, Mabes Polri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengungkap, ada 15 anggota polisi dari seluruh Indonesia yang meninggal dalam menjalankan tugas di Pemilu 2019.
Anggota Korps Bhayangkara itu berasal dari berbagai level kepangkatan. Mulai dari Brigadir sampai dengan yang berpangkat jendral. Angka tersebut, kata Dedi, berdasarkan laporan yang diterima sampai dengan Senin (23/4). “Sampai dengan hari ini sudah 15 anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/4).
Ke-15 anggota polisi yang meninggal dunia tersebut, tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. “Baik Kaltim, Sumatera Utara, NTT, Jabar, Kalsel, Jawa Timur, NTB, Metro Jaya, dan Sulsel,” tambah Dedi.
Dari 15 anggota itu, kata Dedi, mereka bertugas mulai dari distribusi logistik, pengamanan pemilu, penghitungan suara, pengawalan surat suara menuju ke TPS sampai dengan tingkat Kabupaten. “(Penyebabnya karena) Kondisi kesehatannya dan memang tuntutan tugas cukup banyak,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Dedi, 15 anggota polisi yang gugur itu mendapat kenaikan pangkat lebih tinggi oleh Kapolri. Tak hanya itu, pihak keluarga para korban pun mendapatkan hak-hak santunan.
“Keluarga mendapat perpanjangan gaji, semuanya diberikan. Tentunya kami juga sangat berduka dengan kehilangan 15 anggota polri yang gugur dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan, pemerintah akan mencairkan dana untuk santunan para petugas KPPS yang meninggal dunia. Namun Tjahjo belum bisa memastikan besarannya sebab masih menunggu data dari KPU dan Bawaslu.
“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU,” kata Tjahjo lewat keterangan tertulis, Senin (22/4). Akan tetapi, Tjahjo yakin bahwa usulan pemberian santunan kepada para pahlawan demokrasi tersebut pasti disetujui pemerintah.
“Saya yakin Pemerintah akan memberi penghargaan, tetapi kalau soal anggaran nanti biar dari Bawaslu fix-nya.” “Berapa untuk yang sakit, berapa yang meninggal termasuk KPPS, dan anggota Polri,” tegasnya.
