PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), akan melakukan rasionalisasi Aparatur Sipil Negera (ASN) yang bertamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun 2017 mendatang.
Menanggapi itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie mengatakan masih menunggu arahan pusat, terkait rasionalisasi ASN tamatan SMA.
"Untuk saat ini kita menunggu Juknisnya, karena sistem kepegawaian yang kita anut saat ini adalah Unified System,” katanya.
Kata Rozie, maksud dari Unified System disini adalah sistem kepegawaian yang saling berintegrasi secara nasional. Jika hal tersebut menjadi kebijakan nasional, katanya, mau tidak mau pemerintah daerah harus menerapkan hal tersebut.
“Karena kebijakan tingkat nasional, mau tidak mau sami'na wa atho'na, kita patuh dan kita laksanakan. Kalau ada keberatan maka akan kita sampaikan pemerintah dalam hal ini di tingkat nasional,” jelasnya.
Disinggung terkait jumlah ASN tamatan SMA di lingkungan Pemko Rozie menyampaikan jumlahnya ada 1600 orang. Sebagaimana diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa, pada tahun 2017 nanti akan diberlakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil.
Rasionalisasi tersebut, kata Yuddy, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi sampai kepada pemecatan. Rasionalisasi arahnya pada peningkatan kompetensi agar bisa masuk ke jabatan fungsional tertentu.
"Rasionalisasi dilakukan mulai 2017. Pengurangan ini dalam upaya menurunkan belanja pegawai yang saat ini masih 33,8 persen," kata Yuddy.
Saat ini pihaknya masih melakukan kajian soal mengurangi pegawai yang dinilai tidak memiliki kualifikasi, kinerja buruk dan tidak berkompeten. "Kajiannya hampir selesai. Belanja pegawai untuk APBN masih 33,8 persen. Itu harus diturunkan lagi," jelasnya. (das)
