PEKANBARU - Setidaknya ada 10 kepala daerah yang sudah deklarasi dukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf di Riau. Tentunya akan jadi juru kampanye juga, apalagi Mendagri akan beri izin. Namun kubu Prabowo-Sandi tidak takut karena masyarakat tidak bisa dipengaruhi Kepala Daerah tersebut.
Hal ini ditegaskan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Miftah M Sabri, menurutnya jika Kepala daerah di Riau jadi Jurkam Jokowi-Ma’ruf menambah antipati masyarakat.
"Artinya, para kepala daerah akan berlawanan aspirasinya dengan rakyat kebanyakan di Provinsi Riau, yang mayoritas mendukung Prabowo Sandi. Hal ini tentu akan mengakibatkan antipati dari masyarakat Riau sendiri," ujar Miftah M Sabri dilansir Tribunpekanbaru.com, Kamis (7/3/2019).
Khusus untuk Gubernur Syamsuar, Miftah M Sabri ingin mengingatkan hal yang pernah disampaikan waktu baru terpilih. Karena pada saat itu disampaikan sebagai Gubernur semua masyarakat Riau.
"Apa itu masyarakat Riau pendukung 02 atau 01. Terlebih- lebih para pendukung Pak Gubernur di Pilgub lalu pada umumnya adalah pendukung Prabowo Sandi. Semakin aktif para Bupati dan Gubernur mengkampanyekan pasangan 01 maka semakin tinggi antipati masyarakat kepada mereka,"jelas Miftah M Sabri.
Miftah menambahkan, Bupati dan Gubernur dipilih raiyat Riau untuk melayani rakyat Riau dalam menyelesaikan problematika mereka sehari hari. Mereka dipilih bukan untuk mendukung 01.
"Jadi kalau mereka dianggap pemimpin bijaksana, ga usah ikut ikutan. Tapi kalau mau dinilai sebagai kepala daerah pragmatis berfikiran jangka pendek. Silahkan ambil cuti. Ibarat kata Gus Dur. Gitu aka kok repot,"jelasnya.
Sementara terkait pernyataan dari Mendagri yang akan izinkan kepala daerah untuk hadi juru kampanye, menurut Miftah jelas sekali statemen Mendagri itu memperlihatkan ketidakbijaksanaan seorang pemimpin.
"Ini tindakan yang jelas jelas mempertontonkan ketidakadilan secara telanjang. Kepala Desa aja dilarang untuk terlibat kampanye, ASN diharuskan netral, terus kepala daerah diizinkan jadi Jurkam. Itu namanya sesat fikir. Bawahan- bawahan kepala daerah itu kan ASN, "jelas Miftah.
Kalau kepala daerah itu mau kampanye untuk paslon yang Ia dukung, maka menurut Miftah, mereka harus cuti terlebih dahulu, dan itu harus ijin dari Mendagri. Dan silahkan kampanye jika memang sudah cuti. Itu konteks besarnya.
"Namun jika dilihat dari konteks lebih lokal khususnya Provinsi Riau, ini terjadi karena Prabowo - Sandi leading cukup jauh di Riau. Ini diakui oleh KSP Jenderal Moeldoko yang menyebut nama Riau dalam keterangannya. Jadi ini lebih kepada ekspresi kepanikan di Riau sehingga mengakibatkan Mendagri tidak memilih untuk bijaksana,"ujarnya.
