PEKANBARU - Rencana LAM Riau memberikan gelar adat kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tanpa mengandung unsur politis, terutama jelang Pemilu 2019 mendatang. "Saya yakin gelar adat diberikan kepada yang berhak tanpa unsur politik. Kalau ada unsur politis, ini patut dipertanyakan," kata Taufik Arrakhman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Kamis (8/11/2018).
Anggota dewan Dapil Kota Pekanbaru ini pun mengakui tidak punya penilaian apakah presiden layak mendapatkan gelar adat. LAM Riau sebutnya, pasti punya pertimbangan untuk itu. "Tentu ada pertimbangan dari LAM dalam memberikan gelar kepada seseorang di luar konteks politik. Saya yakin, LAM Riau sudah mempertimbangkannya," ujar politisi Gerindra ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, besok (hari ini, red), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau temui Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, terkait rencana pemberian gelar adat.
Rencana pertemuan atau merisik dalam istilah adat Melayu Riau ini pun sudah disampaikan ke pihak istana. "Besok saya, LAM mau menemui pak Jokowi untuk menyampaikan hajatan pemberian gelar adat tersebut," kata Plt Gubri, Rabu (7/11/2018).
Kapan jadwal rencana pemberian gelar adat tersebut, Plt Gubri yang juga mantan Bupati Rokan Hilir ini belum memastikannya. Karena menurutnya, semuanya bergantung dengan kesiapan Jokowi sendiri. "Kita tahu pak Jokowi sibuk, kita menyesuaikan saja. Tadi saya juga sudah membicarakannya dengan LAM," ungkap Wan Thamrin.
