KULONPROGO - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu). Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu.
"Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Minggu (28/10/2018).
SBY berharap penjelasan itu dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. "Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," ujarnya.
Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah. "Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya.
SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.
Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerjasama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok. "Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.
Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu berkat usulan dan desakan tokoh agama, ulama, kiai, tokoh masyarakat, serta Ikatan Keluarga Madura (Ikama). Jokowi berharap, pembebasan tarif jembatan dengan panjang 5.438 meter ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura.
"Kita harapkan dengan menjadi jembatan non tol biasa pertumbuhan ekonomi, investasi akan datang semakin banyak. Properti, tourisme berkembang di Kabupaten Surabaya, pertumbuhan ekonomi betul-betul kelihatan," kata dia.
Dengan adanya pembebasan tarif, fungsi Jembatan Tol Suramadu berubah menjadi jalan umum dari semula jalan tol. Ke depan, biaya pemeliharaan jembatan terpanjang di Indonesia ini akan ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
AVP Corporate Communications Jasa Marga Dwimawan Heru menyatakan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tujuan pembebasan tarif yakni menggerakkan ekonomi kawasan Surabaya dan Madura.
Jembatan Tol Suramadu diresmikan pada Juni 2009 silam. Sejak pertama kali digunakan, tarif Jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30.000. Pada tahun 2016, pemerintah memangkas tarif 50 persen, sehingga menjadi Rp 15.000.
Sementara untuk kendaraan roda dua selama ini diberi kelonggaran tak dikenai ongkos masuk. Kendati demikian, Jokowi melihat investasi dan perdagangan di kawasan Surabaya-Madura belum berjalan maksimal sehingga tarif jembatan Tol Suramadu perlu dibebaskan.
