PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru kembali mewanti-wanti Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), agar tidak mengurangi porsi anggaran untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat. Sebelum APBD Pekanbaru 2019 disahkan, dewan berjanji akan menyeleksi anggaran di setiap OPD, sehingga tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Kamis (25/10/2018) mengatakan, bahwa yang sifatnya menyentuh masyarakat banyak tersebut, harus menjadi prioritas pemerintah, untuk direalisasikan. Meski nilai APBD 2019 turun dari APBD 2018, diharapkan tidak menjadi alasan bagi pemerintah, untuk memotong anggaran kegiatan masyarakat.
"Kita paham turunnya nilai APBD karena dana bagi hasil dari pusat, semakin minim. Namun kita harapkan setiap OPD membuat strategi, sehingga jangan sampai minim anggaran untuk masyarakat. Karena masih banyak item lain, yang anggarannya bisa dikurangi," kata Jhon Romi kepada Tribunpekanbaru.com.
Kegiatan masyarakat yang dimaksud seperti pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pendidikan gratis, hingga pelayanan prima mengenai kesehatan. Termasuk juga pembinaan UMKM yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, pelatihan, serta kepastian masyarakat miskin masuk sekolah.
"Kita lihat di APBD 2019, masih banyak anggaran seremonial yang belum dipangkas. Ini harus dievaluasi, termasuk biaya makan minum, perjalanan dinas, harus dipangkas juga. Apalagi memang APBD kita turun dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,2 triliun," paparnya.
Seperti diketahui, estimasi nilai APBD murni 2019 Rp 2,2 triliun. Nilai ini dipastikan turun dari APBD 2018 yakni Rp 2,6 triliun. Penyebabnya, karena terus berkurangnya bantuan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Makanya, untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, kalangan DPRD meminta semua pimpinan OPD, rajin jemput bola ke pemerintah pusat, agar bantuan turun. Lebih lanjut Politisi PDI-P ini berharap, agar hal ini menjadi perhatian serius para aparatur pemerintah, khususnya aparat pengelola keuangan daerah.
Terutama bagaimana berupaya melakukan efektifitas dan efisiensi terhadap setiap alokasi anggaran dengan prioritas anggaran pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan dan melakukan pembatasan penyediaan anggaran yang tidak prioritas. "Kita sekarang ini terlalu meningkatkan di bidang insfrastruktur, sehingga terlupakan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan," tambahnya.
Dengan kondisi ekonomi melesu sekarang, yang penting, tambah Jhon Romi, masyarakat harus disejahterakan terlebih dulu, sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila masyarakat sejahtera, mereka akan mampu menyekolahkan anak, berobat, dan lainnya. "Jadi, mari kita sejahterakan masyarakat dulu," ajaknya.
Sebelumnya, DPRD Pekanbaru sudah menggelar rapat paripurna Mou KUA-PPAS APBD Pekanbaru 2019, Selasa (23/10/2018). Setelah MoU ini, tahap selanjutnya yakni nota kesepahaman APBD 2019, yang rencananya dilaksanakan pada 5 November mendatang, dengan demikian, ketuk palu APBD 2019 yang direncanakan pada 12 November.
