PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk mendata ulang jumlah honorer. Sebab, ada laporan ke DPRD Riau, terdapat honorer 'siluman' atau fiktif.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, laporan itu didapatkan langsung dari honorer aktif yang bertugas di Pemprov Riau. Diakui Dedet, dirinya belum mempunyai data pasti jumlah honorer fiktif. Namun, dirinya meyakini hal itu memang ada.
“Saya mendapatkan laporan langsung dari honorer. Tidak mungkin mereka bohong. Kenapa ini saya minta diseriusi, karena merugikan banyak pihak,” jelasnya.
Ia merincikan, selain merugikan pemprov dari segi keuangan juga merugikan honorer yang ada saat ini. Karena beban honorer fiktif sama dengan honorer yang aktif bekerja.
“Jadi honorer resah, karena adanya honorer fiktif ini. Mereka yang setiap hari kerja banting tulang terancam dirumahkan karena defisit anggaran,” kata dia.
Lantas mengapa tidak melaporkan langsung ke penegak hukum karena ada unsur pidana? Menjawab pertanyaan itu, Dedet mengaku tidak mau gegabah. Dirinya ingin memastikan jumlah serta detail honorer fiktif tersebut. Maka dari itu dirinya sudah mendesak pemprov agar melakukan pendataan ulang.
“Memang sangat merugikan daerah. Tapi saya belum tahu pasti jumlahnya berapa. Di OPD mana saja? Kalau sudah jelas nanti tentu semua ini akan kita bawa ke ranah hukum,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menyebut adanya honorer fiktif. Di mana, nama serta honor yang dibayarkan ada. Namun, fisik yang bekerja tidak ada. Hal itu dirasa sangat merugikan daerah. Apalagi belakangan wacana pemprov untuk merumahkan honorer.
“Kalau mau rumahkan, rumahkan yang fiktif itu. Jangan honorer yang sudah bekerja keras membantu kinerja Pemerintah. Itu yang dipangkas,” katanya.
Saat ditanya berapa jumlah honorer fiktif tersebut, lelaki yang karib disapa Dedet itu tidak mengetahui detail. Namun ia memastikan honorer fiktif itu ada. “Saya dapat laporannya A1. Namanya ada, honornya ada. Jadi ke mana uangnya? Kan tidak tahu kita selama ini,” tuturnya.
Ia meminta pemprov segera membenahi masalah tersebut. Ia juga meminta agar pemprov mempertahankan honorer yang betul-betul ada fisiknya dan bekerja. Karena selama ini, kesuksesan pelaksanaan kinerja atau program pemerintah juga tidak terlepas dari perjuangan honorer.
