PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau menerima pengaduan terkait gaji honorer, pembayaran pendamping desa dan tunjangan pegawai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hal ini dikarenakan tiadanya APBD Perubahan 2018, yang sebelumnya sudah ditawarkan pihak Riau'>Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau untuk dilakukan pembahasan marathon, namun pihak Riau' Pemprov Riau tidak menyanggupinya.
Salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, Suhardiman Amby meminta agar Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim memenuhi janji untuk mencarikan solusi atas masalah yang muncul.
Di mana ketika menolak pembahasan APBD Perubahan tersebut, Plt Gubri telah memastikan seluruh masalah yang timbul bisa dipenuhi oleh Pemprov, karena ada jalan keluarnya.
"Plt Gubri mengatakan dalam rapat terakhir kita waktu itu, kalau masalah semua pembayaran bisa diselesaikan pemprov tanpa ada APBD Perubahan. Sekarang bila imbasnya sudah mulai terlihat, seperti masalah gaji honorer silahkan tuntut ke Plt Gubri, karena katanya ada jalan keluar sebelumnya," kata Suhardiman Amby, Sabtu (13/10/2018).
Dikatakan Suhardiman, pihaknya sudah memberi kesempatan untuk membahas APBD Perubahan dan membuat kesepakatan, tapi Plt Gubernur tetap enggan, maka dari itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov.
"Jika memang defisit dan Pemprov ingin tidak banyak ada tambahan, kami silahkan pada waktu itu. Bahkan bila ingin menghilangkan seluruh proyek-proyek besar di perubahan juga akan kami dukung. Tapi Plt tetap tidak mau, jadi kami ikuti saja," ulasnya.
Dikatakannya, pihaknya sudah sangat mewanti-wanti persoalan pembayaran gaji, tunjangan dan lainnya sebelumnya, karena itu hanya bisa dilakukan di APBD Perubahan.
"Kaminsudah ingatkan soal pembayaran melalui APBD Perubahan tersebut, tapi Plt Gubernur tetap bersikeras bahwa dia bisa menjamin dan mengatasi persoalan yang berkaiatan dengan kesejahteraan pns dan honorer, dan sekarang kenyataannya berbeda. Berarti yang dia bilang saat rapat terakhir omong kosong saja kan," tuturnya.
Untuk persoalan ini, pihak Banggar menurut Suhardiman menyarankan agar Pemprov segera melakukan konsultasi dengan Kemendagri, agar mendapatkan solusi.
"Atau juga bisa Pemprov memakai pihak ketiga untuk pembiayaan. Tapi itu juga kalau ada restu tertulis dari Kemendagri. Kami sarankan sebaiknya ini segera dikonsultasikan ke pusat," tuturnya.
