PEKANBARU - Meski diperkirakan ada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, M Noer menegaskan tahun ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak melakukan rasionalisasi.
"Pemko belum lakukan rasionalisasi. Tidak ada istilah rasionalisasi," kata M Noer kepada Wartawan, Selasa (16/2/2017) di Pekanbaru.
Lanjutnya, yang dilakukan Pemko saat ini adalah menekan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat skala prioritas.
"SKPD membuat skala prioritas. Mana program yang penting, itu diutamakan. Jadi bukan rasionalisasi," sebutnya.
Menurutnya, Pemko membuat skala prioritasi itu sebagai antisipasi apabila Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi baik pemerintah provinsi mau pun pemerintah pusat.
"DBH itu berpengaruh oleh pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional sedikit atau kurang, DBH kita tentu berkurang," kata dia.
Namun sampai kini Pemko belum nisa memastikan berapa perkiraan penguranhan DBH itu. "Belum dapat gambaran lagi berapa pengutangannya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemko masih meninjau ulang kegiatan yang sialokasikan tahun ini. Peninjauan ulang lantaran berkurangnya pendapatan Pemko Pekanbaru akibat imbas turunnya DBH dari pusat dan provinsi Riau. (das)
