Tunda Bayar 2017 Direalisasikan, Perubahan APBD 2018 Bengkalis Rp3,5 Triliun

Tunda Bayar 2017 Direalisasikan, Perubahan APBD 2018 Bengkalis Rp3,5 Triliun

BENGKALIS - Setelah melalui proses alot dan kencang dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkalis, tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 disahkan, Jum'at (28/9/2018) malam sekitar pukul 23.00 WIB. 

Melalui sidang paripurna di gedung parlemen Jalan Antara, Bengkalis, dihadiri 31 anggota, Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Sidang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, H. Abdul Kadir, Perubahan APBD tahun ini sebesar Rp3,5 triliun. 

Dari jumlah Rp3,5 triliun itu, selain berasal dari Dana Perimbangan mencapai Rp2 triliun lebih, juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebelumnya ditargetkan Rp512 miliar, ternyata hanya mempu mendapatkan Rp444 miliar. 

Sedangkan kekurangan pembayaran DBH dari Pusat yang sampai saat ini belum diterima Pemkab Bengkalis yang mencapai Rp470 miliar. 

Meskipun jumlah perubahan APBD tahun ini mencapai sebesar Rp3,5 triliun hanya selisih sekitar Rp126 miliar dari APBD yang disahkan sebelumnya sebesar Rp3,6 triliun lebih. Perubahan itu juga dipastikan tetap terdampak pada rasionalisasi keuangan yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun. 

Artinya, besarnya nominal pada Perubahan APBD 2018 ini disebabkan oleh direalisasikannya pembayaran yang sempat tertunda terhadap kegiatan pada 2017 lalu menggunakan dana APBD murni, termasuk untuk pembayaran lainnya. Dan, secara administrasi dituangkan dalam Perubahan APBD tahun ini. 

"Perubahan APBD kita riilnya sudah dirasionalisasi atau dikurangi. Tingginya perubahan karena didalamnya termasuk dibayarkannya tunda bayar kegiatan 2017 lalu," ungkap Bupati Amril ketika ditemui wartawan usai membuka kegiatan KONI Kabupaten Bengkalis, Sabtu (29/9/18). 

Terkait dengan kegiatan proyek yang yang lambat, Bupati Amril menegaskan sudah menginstruksikan perangkat daerah untuk menggesa dilaksanakan prosesnya. Dan akan segera menggelar pertemuan atau rapat dengan perangkat daerah melakukan evaluasi. 

"Tahun ini kita berharap tidak ada lagi tunda bayar, kalaupun ada hanya sedikitlah," katanya lagi.


Berita Lainnya

Index
Galeri