PEKANBARU - Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memprihatinkan belum mendapat perhatian. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd, Kamis (20/9/2018) tidak menampik persoalan tersebut.
Buktinya, beberapa waktu lalu, salah satu JPO di Jalan Sudirman menelan korban jiwa. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait, dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Meski sudah diingatkan berkali-kali, kepada Dishub Pekanbaru selaku leading sektornya, namun JPO yang rusak tak kunjung diperbaiki.
"Itu bukti, betapa tidak seriusnya Dinas bekerja. Alasan mengenai aset, itu hanya modus untuk buang badan saja. Yang pasti, apapun namanya fasilitas umum yang digunakan semua masyarakat, wajib diawasi dan diperhatikan pemerintah, meski swasta yang membangunnya," tegas Ruslan dilansir Tribunpekanbaru.com.
Disebutkannya, keberadaan 8 JPO yang ada di kota ini, harusnya tidak luput dari pantauan Dishub. Meski Dishub mengakui, dari 8 JPO tersebut, hanya 3 JPO yang kini dikelola Pemko Pekanbaru, yakni JPO di depan Ramayana Sudirman, kemudian JPO di depan RS Awal Bros Sudirman dan JPO di simpang Jalan Kasah Sudirman.
Selebihnya 5 JPO lagi, asetnya belum diserahkan swasta yang membangunnya, yakni JPO depan GOR Remaja Sudirman, JPO di ruas Jalan Tuanku Tambusai ada dua unit, yakni di depan Hawaii, dan Simpang Pelajar, di ruas Jalan Subrantas ada dua unit yakni di simpang Jalan Taman Karya dan di depan SD Negeri 163.
"JPO-JPO ini kan sudah lama dibangun. Kenapa tidak diselesaikan penyerahan asetnya. Apakah Pemko tidak mampu atau takut pengusahanya orang kuat atau orang terdekat Walikoya. Ini yang menjadi permasalahan," tegasnya.
Lebih ironisnya lagi, meski 5 JPO yang katanya belum diserahkan aset kepada Pemko, namun mereka tetap saja bebas memasang iklan di atas JPO tersebut. Seperti halnya terlihat di JPO Jalan Tuanku Tambusai.
"Makanya, kita menduga kuat ini sudah ada kongkalikong. Masak tidak satu pun JPO yang bisa diperbaiki. Termasuk 3 JPO yang kini ditangani Pemko. Alasannya anggaran minim. Jadi, Dishub tahunya apa dalam menjalankan tugasnya," tambah Politisi PDI-P ini lagi.
Karenanya, pihak Komisi IV DPRD meminta kepada Dishub, apapun ceritanya status keberadaan 8 JPO tersebut, harus segera diperbaiki. Karena kondisi 8 JPO ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dishub jangan tunggu makan korban lagi. "Kita minta Walikota tegas memerintahkan bawahannya bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak," pintanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Aset BPKAD Pekanbaru, Defino, mengatakan, hingga kini pihak swasta yang membangun JPO, terkesan enggan menyerahkan asetnya ke Pemko Pekanbaru. Sebab dari 8 titik JPO yang ada di Pekanbaru sejauh ini baru 3 JPO yang asetnya sudah diserahkan ke Pemko Pekanbaru.
"Untuk 3 JPO di ruas Sudirman yang bangun PT Chevron, tapi sudah dihibahkan asetnya ke Pemko Pekanbaru. Dari sisi administrasi baru tiga ini yang sudah resmi diserahkan asetnya ke Pemko Pekanbaru," katanya.
Semenetara untuk JPO yang lainya, lanjut Defino belum ada yang menyerahkan asetnya ke Pemko Pekanbaru. Meskipun secara lisan pihak swasta yang membangun JPO tersebut sudah menyetakan kesediaanya menyerahkan aset tersebut ke Pemko Pekanbaru.
