PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrahman mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak melanjutkan wacana merumahkan sekitar 10 ribuan honorer akibat kesulitan keuangan saat ini.
Komisi I yang membidangi pemerintahan, dikatakan Taufik, meminta kearifan pemerintah provinsi dalam menyikapi ini sembari terus berkomunikasi dengan pihaknya.
"Pemerintah harus lebih cermat melihat ini, kalau ini dipaksakan maka dampak sosial akan timbul di masyarakat," ungkapnya, Jumat, 31 Agustus 2018.
Hal tersebut dikatakan Politisi Gerindra ini mengingat akan sangat banyak pengangguran yang lahir akibat merumahkan ribuan honorer ini, sehingga banyak jiwa yang teraniaya.
"Bayangkan saja honorer yang sudah berkeluarga, berapa anaknya yang masih sekolah? Ini juga akan menambah angka kriminalitas nantinya," tuturnya.
Lebih lanjut, Taufik menyarankan apabila rasionalisasi memang harus dilakukan oleh Pemprov Riau, sebaiknya pembangunan yang tidak terlalu menyentuh masyarakat saja yang ditunda dahulu.
"Jangan honorer yang dijadikan tumbal dan jalan keluar dari rasionalisasi ini, saya menyarankan lebih baik pembangunan ditunda dulu," tutupnya.
