RIAUREALITA.COM — PT Geo Dipa Energi (Persero) menerima penyertaan modal negara sekitar Rp1,3 triliun dari APBN untuk membiayai pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tengah dikonstruksi. Dana itu berfungsi sebagai ekuitas pendamping pinjaman Asian Development Bank, bukan sumber pembiayaan tunggal perusahaan.
Direktur Utama Geo Dipa Energi Yudistian Yunis menyatakan posisi perusahaan sebagai penerima pinjaman mengharuskan adanya dana sendiri sebelum kreditur mencairkan fasilitas. Pemerintah menutup kebutuhan itu lewat PMN.
"Untuk proyek yang hari ini yang sedang konstruksi, kami dapat PMN dari pemerintah dari APBN nilainya sekitar Rp1,3 triliun, itu sebagai equity untuk pendampingan pinjaman dari ADB," ujar Yudistian dalam media gathering, Jumat (2/10).
Skema itu lazim dalam pembiayaan infrastruktur energi. Kreditur multilateral seperti ADB tidak mencairkan seluruh kebutuhan proyek tanpa porsi ekuitas dari pemegang saham.
Mengapa Ekuitas Wajib Ada Sebelum Pinjaman Cair
Yudistian menjelaskan logika pembiayaan campuran tersebut dengan sederhana. Pinjaman komersial maupun multilateral selalu mensyaratkan dana pendamping dari sisi ekuitas.
"Kalau kita pinjam, kita harus ada duit sendiri kan, nah duit sendiri itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk PMN untuk menjadi pendamping dana dari EDB," terangnya.
Dana APBN senilai Rp1,3 triliun itu masuk ke struktur permodalan Geo Dipa dan menopang belanja konstruksi PLTP yang sudah berjalan. Perusahaan tidak menyebut lokasi maupun kapasitas proyek yang dibiayai dalam keterangan tersebut.
Pemerintah Siapkan Jalur Pendanaan lewat SMV
Ketergantungan pada APBN disebut tidak akan berlanjut permanen. Kementerian Keuangan tengah menyiapkan aturan agar dana yang dikelola Special Mission Vehicle (SMV) bisa dipakai membiayai sektor energi.
"Hari ini sebetulnya di Kementerian Keuangan sedang disiapkan juga pendanaan-pendanaan yang bisa dilakukan jadi tidak harus melulu yang sekarang dikelola sama SMV," ujarnya.
Skema itu akan memperhitungkan biaya dana. Dana yang dihimpun SMV tidak akan diberikan gratis, melainkan dengan cost of debt yang melekat pada instrumennya.
"Pemerintah rencananya sedang menyiapkan satu aturan lagi, pendanaan-pendanaan atau dana-dana yang dihimpun dan dipegang oleh SMV itu juga boleh dimanfaatkan dan pasti ada biayanya nanti atau cost of debt-nya," jelasnya.
Jika aturan itu terbit, APBN bisa dialihkan untuk membiayai infrastruktur sosial dan kebutuhan publik lain. Proyek energi bergeser ke sumber dana yang lebih komersial.
Obligasi Jadi Alternatif Tanpa Melepas Saham
Jalur ketiga yang disiapkan Geo Dipa adalah penerbitan obligasi. Rencana itu sudah masuk dalam rencana jangka panjang perusahaan.
"Salah satu karena dibilang mulai mencari creative financing, salah satu yang kita siapkan adalah bond yang mau kita lepas," kata Yudistian.
Perusahaan menilai obligasi berbeda karakter dari penawaran umum perdana. Nilai yang dilepas terbatas dan kendali manajemen tetap di tangan perusahaan.
"Kalau bond itu kan hanya nilai tertentu yang kita mau lepas dan pengelolaan perusahaan masih di dalam kita," sambungnya.
Yudistian membandingkan pilihan itu dengan langkah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang menempuh IPO. Lewat IPO, hampir 30 persen saham PGEO dimiliki pihak swasta sehingga investor memiliki pengaruh di perusahaan.
Dengan obligasi, Geo Dipa tetap menguasai pengelolaan perusahaan, tetapi menanggung kewajiban membayar kupon kepada pemegang obligasi. Pola serupa sudah dijalankan PLN.
"Kalau PGE itu yang dilakukan IPO, IPO sehingga hampir 30 persen saham PGE itu dimiliki private sehingga akhirnya private punya pengaruh di sana. Tapi kalau bond seperti yang sudah terjadi banyak kayak PLN, dia terbitkannya bond, jadi dia punya kewajiban untuk menyertakan kuponnya nanti," jelasnya.
Kajian Obligasi Baru Dimulai Tahun Depan
Waktu dan nilai penerbitan obligasi belum final. Geo Dipa menargetkan kajian pelaksanaan baru dimulai tahun depan.
"Nah, mungkin di tahun depan kita lagi menyiapkan kajiannya kapan bond itu, bond-nya kapan dan berapa secara yang ditawarkan untuk menjadi sumber pendanaan untuk equity," ujarnya.
Dengan tiga jalur yang disiapkan, Geo Dipa memisahkan sumber dana berdasarkan karakter proyek. PMN dari APBN, pembiayaan lewat SMV, dan obligasi menjadi kombinasi yang menopang ekspansi perusahaan di sektor panas bumi.