MANDAU – Kembali beredar isu yang tak menyedapkan dilapangan terkait adanya dugaan suap sejumlah uang dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Permata Citra Rangau (PCR) kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh H. Arman AA agar Pabrik tersebut tetap beroperasi.
Salah satunya adalah tentang perbaikan kolam limbah PKS. Kenapa demikian karena kalau kolam limbah tersebut tidak diperbaiki, maka kalau hujan turun air limbah tersebut tetap keluar serta menggalir ke lahan masyarakat. Terkait permasalahan ini, pihak DLH Bengkalis juga sudah menurunkan tim untuk melakukan uji lab air limbah tersebut bebebrapa bulan yang lalu.
Alhasil, pihak DLH tidak berani mengumumkan ke publik seperti menggelar konferensi Pers tentunya ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat setempat. Bahkan DLH sendiri pun membiarkan pabrik tersebut beroperasi meski sedang dalam menjalani sanksi akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari pengoperasian PKS PT.PCR baru-baru ini.
Padahal di Undang-Undnang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur akan tetapi pihak DLH tidak mentaati UU tersebut. Bahkan, PKS PCR juga belum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap beberapa lahan dan tempat usaha warga yang terkena dampak limbah PKS beberapa waktu lalu.
Terkait hal tersebut diatas beberapa wartawan mencoba mengkonfirmasi masalah ini apakah realisasi penyelesaian atau hasil verifikasi terkait limbah PKS kepada pihak DLH Kabupaten Bengkalis baru-baru ini, tak satupun pihak DLH yang memberikan keterangan. Baik itu Kepala Dinas DLH Kabupaten Bengkalis, H Arman AA, maupun Kabid Penataan Lingkungan Hidup, Mahyuddin.
Begitu juga dengan general manager PKS PCR, Marbun, akan tetapi tidak mendapat konfirmasi resmi dari pihak manajemen melalui sambungan seluler.*1
