PEKANBARU – Puluhan mahasiswa yang tergabung didalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi Damai di depan Mapolda Riau menuntut dugaan Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh pihak PT. Wilmar group dan mereka diarahkan ke Diskrimsus Polda Riau untuk berudiensi tentang permasalahan ini.
Koordinator Lapangan Iwan Sakai mengatakan Riau adalah Provinsi yang besar dengan aset begitu melimpah semua itu tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau yang merupakan aset daerah itu sendiri, Namun saat ini pengawasan intens terhadap pajak dari perusahaan tersebut tidak ada lagi dari pihak berwenang seperti pihak Perpajakan Provinsi Riau,” kata Koordinator Lapangan Iwan Sakai Kamis (12/4/18).
“Karena pada dasarnya pajak merupakan pemasukan besar terbesar untuk PAD Provinsi Riau terkait dengan dugaan perusahaan Wilmar group yang tidak membayar pajak kepada daerah dalam pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari para Kalter-kalter untuk kepentingan pemasokan minyak kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dibawah naungan Wilmar group,” terangnya.
Iwan Sakai menambahkan, Dalam dugaan ini sangat jelas bahwa pihak dari Wilmar group sudah melanggar aturan yang berlaku Undang-undang (UU) No 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan Nasional serta diduga adanya keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam kasus dugaan kasus penggelapan pajak yang selalu dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Riau.
“Maka kami dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi sangat mengecam keras atas pengeelapan pajak yang dilakukan perusahaan Wilmar group dengan menggunakan BBM subsidi untuk kepentingan PKS dengan tidak membayar pajak kepada Daerah demi untuk kepentingan memperkaya kelompok ataupun koorporasi dan kami minta pihak berwenang untuk cepat mengusut tuntas kasus penggelapan pajak oleh PT. Wilmar group yang selalu dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Riau,” pungkasnya.*1
