PASIRPANGARIAN - Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) supaya transparan dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. Bekerjasama dengan Pemkab Rohul menggelar Pelatihan Pengelolaan Bumdes Angkatan III.
Acara pelatihan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rokan Hulu (Rohul) H Abdul Haris SSos MSi, di aula Kantor Koordinator Kabupaten (Korkab) Bumdes Rohul, Senin (19/2/2018).
Turut hadir Korkab BUMDes Rohul Ir Hasan Basri Rais, narasumber Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru, Narasumber dari DPMPD dan TAPD Rohul, tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Rohul, Para Pendamping BUMDes dan peserta Pelatihan Pengelolaan Bumdes sebanyak 40 orang dari 20 Bumdes.
Plt Kepala Dinas DPMPD Rohul H Abdul Haris SSos MSi mengucapkan apresiasi dan mendukung dilaksanakannya Pelatihan Pengelolaan Bumdes Angkatan III yang ditaja oleh Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru.
Disebutkannya, kegiatan pelatihan ini dapat menjadi nilai tambah dan pengetahuan dalam mengelola dan meningkatkan kreativitas BUMDes secara profesional dalam mengembangkan ekonomi desa.
“Diharap para pengelola Bumdes ini bisa efektif dan efisien dalam pengelolaan Bumdes kedepannya. Bumdes di Rohul sudah banyak yang menekuni berbagai unit bidang usaha, seperti bengkel sepeda motor honda, simpan pinjam, namun untuk membuka usaha di Bumdes ini harus juga melihat peluang dengan jernih dan harus melakukan kajian sebelum membuat unit usaha baru,” jelas Haris.
Selain itu, lanjutnya, Bumdes di Rohul sudah banyak yang berprestasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, seperti Bumdesa Kota Baru jumlah tabungan masyarakat sudah mencapai Rp 16 Milyar dan Bumdesa Kota Raya Rp 7 Miliar, diperkirakan setiap Bumdes menyimpan tabungan masyarakat diangka Rp 2 Milyar, jika dikumulatifkan seluruh Bumdes di Rohul uang tabungan masyarakat mencapai Rp 51 miliar.
“Jadi kami berharap kedepannya di Bumdes ini ada juga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), seperti contohnya di Bank ini di lindungi LPS, sehingga ketika terjadi perguncangan ekonomi, Bumdes tidak menanggung kerugian, karena sudah ditanggunglangi oleh LPS, jadi tidak berdampak kepada nasabah, kami akan menyampaikan kepada OJK dan BI untuk siap difasilitasi, supaya di Bumdes membiasakan masyarakat menabung,” kata Haris.
Demi kemajuan Bumdes di Rohul, Haris meminta Kepala Desa mendukung setiap Program Bumdes, jika ada indikasi aparat desa memanfaatkan Bumdes, untuk melaporkan ke DPMPD Rohul, dia meminta aparat desa harus menjadi contoh dalam masyarakat. Haris menyarankan Bumdes, setiap masyarakat yang ingin meminjam harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kalau ada indikasi pihak yang ingin merongrong atau memanfaatkan Bumdes secara pribadi, laporkan ke DPMPD supaya bisa segera diatasi dan masyarakat yang ingin meminjam harus juga sesuai SOP, sesuai apa prosedur,” kata Haris.
Dorles Simbolon
