SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengakui banyaknya pejabat-pejabatnya yang tidak berkoordinasi dengannya ketika akan menjalankan kegiatan.
"Sering saya telpon mereka, tapi tidak aktif. Jangan mentang-mentang dibutuhkan di Meranti lantas bertingkah. Setelah tersandung masalah baru minta tolong," ujar Irwan Nasir, Senin (18/12/2017).
Menurut Irwan, sebagai pejabat seharusnya mereka komunikatif. Tidak hanya dengan atasan, mereka juga harus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak agar tidak ada timbul permasalahan di kemudian hari.
"Kalau komunikasi berjalan baik kan tidak ada maslah hukum, apalagi Pemkab kan sudah melakukan MoU dengan Kejari dalam hal pendampingan pembangunan daerah," ujar Irwan.
Terkait kasus yang menimpa, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPU PRPKP), Hariyadi, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kejari Kepulauan Meranti untuk penangguhan penahanan.
"Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kejari Kepulauan Meranti untuk menunda penahanan pak Kadis (Hariyadi, red)," ujar Irwan Nasir.
Irwan Nasir mengungkapkan, permohonan penangguhan penahanan oleh Pemkab Meranti dilakukan lantaran banyak kegiatan-kegiatan DPU PRPKP yang akan selesai pada akhir tahun ini.
"Tanda tangan kadis sebagai Pengguna Anggaran (PA) sangat diperlukan dalam hal serah terima ataupun pencairan. Namun, kembali lagi ke pihak Kejaksaan, sebab itu kewenangan kejaksaan. Kita harus hormati proses hukum yang sedang dijalankan pihak Kejari," ujar Irwan.
Irwan mengungkapkan, sebenarnya kasus yang menimpa kadisnya adalah hal yang sepele. "Masalah kecil sebenarnya, namun mereka lalai. Sehinggga terjerat hukum," ujarnya.
Sumber: Tribunpekanbaru.com
.jpeg)