TEMBILAHAN - Perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2017 yang sedang berjalan terdapat berbagai kendala, yang mana kendala tersebut menurut Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) DPRD Inh, terulang hampir setiap tahunnya.
Seperti terlambatnya pelelangan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga berdampak kepada tidak bisa dicairankannya dana DAK sementara Kementerian Keuangan sudah menyiapkan sejumlah Dana untuk dibelanjakan, namun daerah sendiri tidak mampu membelanjakannnya baik yang belum dilelang maupun yang sedang berjalan.
Hal itu mengakibatkan pembangunan Inhil, yang semula kegiatan yang sudah direncanakan dengan matang akhirnya tertunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
''Jadinya kita tidak tahu kapan dana DAK itu akan dikucurkan kembali Inhil, begitu pula halnya dengan kegiatan fisik lainnya yang mana akibat terlambatnya pelelangan mengakibatkan terlambat pula memulai pekerjaan,'' tegas Juru Bicara F-GBAK DPRD Inhil, Asnawi beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, dikatakannya, fraksinya menyarankan kepada Bupati Inh agar menggarkan kursus Penyedia Barang dan Jasa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), agar memiliki Sertifikat bidang Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
''Dengan ikut kursus, kita berharap pada tahun 2018 tidak ada alasan lagi kekurangan tenaga di ULP untuk melaksanakan pelelangan,'' cetusnya.
