TELUKKUANTAN - Bupati dan Wakil Bupati Kuansing, Mursini-Halim dalam bulan Oktober ini disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet. Mulai dari jajaran terendah, kepala sekolah hingga sejumlah kepala OPD dan Sekda. Karena saat ini jabatan Sekda belum defenitif.
Sinyal bakal adanya mutasi dan rotasi itu, dibenarkan oleh Wakil Bupati H Halim belum lama ini. Wabup Halim mengatakan, upaya mutasi dan rotasi itu dilakukan karena masih lemahnya kinerja birokrasi.
"Masih banyak suara miring dari masyarakat. Artinya masyarakat belum merasa puas dengan kinerja pemerintahan ini. MH tentunya akan selalu berupaya untuk membuat masyarakat puas, karena kita bekerja demi masyarakat. Tapi keputusan mutasi dan rotasi itu tetap sama pak bupati," ujar Wabup Halim.
Kendatipun Bupati Mursini belum buka suara tentang bakal dilakukannya mutasi dan rotasi ini, namun politisi PPP ini telah memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat. Sinyal yang pertama adalah telah diasesmen nya beberapa pejabat eselon II baru baru ini untuk menempatkan beberapa jabatan yang akan dilelang. Termasuk jabatan Sekda.
Sinyal yang kedua, Bupati Mursini saat perayaan HUT Kuansing ke-18 lalu mengakui, masih banyak kekurangan yang belum dicapai oleh Pemerintahan MH. Termasuk rendahnya kinerja birokrasi. Oleh karena itu kata Mursini, kedepan pemerintahan MH akan melakukan reformasi birokrasi, ucapnya.
Sementara itu, sejumlah masyarakat menilai, dalam proses melakukan mutasi dan rotasi nantinya tentunya bupati tidak akan serampangan. Bupati pasti lebih bijak menilai mana OPD yang dinilai berprestasi dan mana OPD yang berkinerja buruk selama ini. Masyarakat berharap, bagi pimpinan OPD yang berkinerja baik dan mendapatkan prestasi patut dipromosikan kejabatan yang lebih baik. Minimal dipertahankan.
Begitupun juga halnya dengan pemilihan Sekda defenitif nantinya. Kata masyarakat, dari tiga nama yang diusulkan tim Pansel, semuanya menjadi mungkin untuk dipilih. Asalkan spesifikasinya dan mutunya sesuai dengan yang diharapkan. Berpengalaman, menguasai wilayah dan bisa menjalin komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Namun demikian, meski proses seleksi jabatan Sekda melalui instrument yang melibatkan unsur lain di luar pemerintah yakni tim Pansel seperti dari kalangan akademisi. Namun penentuan akhirnya tetap di tangan bupati.
Dengan kata lain, harapan panitia seleksi bisa saja tidak sama dengan pilihan bupati terhadap calon Sekda yang terpilih. Karena itulah, jabatan sekda sering disebut jabatan setengah politis.
Yang paling ideal, tentu saja, calon Sekda yang terpilih nantinya selaras dengan harapan publik. Jabatan Sekda adalah jabatan strategis yang harus diisi pejabat yang berdaya saing tinggi.
Sebagai pembantu bupati, seorang Sekda harus mampu menyusun kebijakan dan mampu mengkoordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena itu dibutuhkan calon Sekda yang mumpuni baik dari segi intelektualitas, wawasan kebangsaan maupun kepiawaiannya dalam mengatur aparatur.
Calon Sekda juga harus memiliki pemahaman yang kuat terkait otonomi daerah dan keuangan daerah. Semua calon yang mengikuti seleksi itu adalah calon terbaik yang dimiliki pemerintah daerah. Yang membedakan adalah kualitas dan senioritas, baik dalam hal kepangkatan maupun pengalaman dalam jabatan yang pernah diembannya.
Jika itu sudah terpenuhi, maka peluang menduduki jabatan Sekda terbuka lebar, sambil menunggu apakah jari telunjuk bupati mengarah kepadanya.
Sumber: Riauterkini.com
