Pemprov Riau Diharapkan Bersedia Tampung Pengungsi Rohingya

Pemprov Riau Diharapkan Bersedia Tampung Pengungsi Rohingya
Ilustrasi.

DUMAI - Anggota DPR Lukman Edy berharap Pemerintah Riau bersedia menampung pengungsi warga Muslim etnis Rohingya, Myanmar, dan memfasilitasi sarana, serta prasarana seperti dilakukan daerah lain demi kemanusiaan.

"Banyak gubernur menyatakan kesiapan menampung warga rohingya, dan kami inginkan, Pemerintah Riau juga membuka diri, dan peduli dengan nasib Muslim dari Myanmar tersebut," kata Lukman seusai memberikan kuliah umum di STAI Taffaquh Fiddin Dumai, Kamis (7/9/2017).

Kota Dumai sebagai pintu masuk Provinsi Riau dengan jalur perairan berbatasan negara luar, ia harapkan mempersiapkan diri dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kedatangan pengungsi Rohingya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini harapkan juga partisipasi pondok pesantren dan madrasah di Riau bersedia memberikan penampungan bagi anak warga Rohingya sebagai wujud empati dan menyelamatkan nasib mereka.

Arus pengungsi Rohingya tidak tertutup kemungkinan bisa masuk ke Riau melalui Dumai lewat jalur perairan, karena itu diminta semua pihak agar bersiap dan memberikan kemudahan untuk penampungan atau keperluan transit ke daerah lain.

"Untuk mempersiapkan kemungkinan datangnya gelombang warga Rohingya, perlu komitmen gubernur bupati dan wali kota memfasilitasi penampungan atau tidak mempersulit perjalanan mereka ke daerah lain," sebutnya.

Ketua Pansus Pemilu DPR RI ini menyatakan kesiapan bersedia mendorong pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pemerintah daerah yang menyiapkan penampungan warga dan anak Rohingya sekaligus bentuk konsolidasi.

"Jika sudah ada komitmen membantu pengungsi rohingya kita siap menyampaikan ke pemerintah pusat agar membantu pembiayaan karena ini penting untuk menyelematkan nyawa mereka," ungkap Politisi PKB itu.

Data tambahan, Imigrasi Dumai juga belum memastikan adanya arus kedatangan pengungsi Rohingya melalui kawasan Dumai pasca pecahnya konflik dan penindasan terhadap kaum minoritas di Myanmar tesebut meski daerah ini rawan dijadikan jalur perlintasan. (max/antara)


Berita Lainnya

Index
Galeri