JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim, mayoritas pinjaman atau utang negara hingga Juli 2017 berasal dari dana masyarakat. Dana tersebut berasal dari dana kelolaan bank, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun (dapen). Kontribusinya mencapai 62 persen dari total utang pemerintah.
"Mereka (bank, reksa dana, asuransi, dana pensiun) pegang surat utang negara (SUN) 62 persen. Ini untuk memperdalam sektor keuangan Indonesia," kata Sri Mulyani, Senin (4/9/2017).
Ia menyebut, realitas ini menunjukan tingginya daya beli masyarakat terhadap instrumen investasi SUN. Dengan meminjam dana masyarakat, ia menegaskan, transaksi pembelian SUN tidaklah merugikan.
"Ini sama-sama menguntungkan. Kami berutang 62 persen ke masyarakat Indonesia," sambung Sri Mulyani.
Sementara itu, sisa utang pemerintah 38 persen lainnya berasal dari pinjaman luar negeri dan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas).
Adapun, bila dirinci per instrumen, pinjaman luar negeri memberikan kontribusi sebesar 19,3 persen atau Rp729,6 triliun, pinjaman dalam negeri 0,1 persen atau Rp5,4 triliun, SBN valas Rp838,9 triliun, dan SBN rupiah Rp2.206,1 triliun.
Total utang pemerintah hingga Juli 2017 sendiri sebesar Rp3.780 triliun. Pemerintah berjanji menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 30 persen. Saat ini, rasio utang negara sendiri berada di sekitar 28 persen terhadap PDB.
Lihat juga:Borong Saham Freeport, Pemerintah Lirik Duit Pensiunan
Sementara itu, utang Indonesia tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya. Data 2016 menunjukan, rasio utang Jepang terhadap PDB nya mencapai 239 persen, Amerika Serikat (AS) 107 persen, dan Inggris 89 persen. (ade/cnnindonesia.com)
