JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Joko Widodo soal kondisi perekoniman dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai, pidatonya itu tidak sesuai fakta karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih bermasalah.
"Yang menyangkut masalah ekonomi, menurut saya antara angka yang disampaikan tadi itu tidak semuanya sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar Fadli pidato kenegaraan Jokowi dalam sidang paripurna bersama DPD dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, sampai saat ini masalah kemiskinan masih banyak terjadi dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Permasalahan itu juga yang menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian.
(BACA: Jokowi Sebut Angka Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran di Indonesia Menurun)
Ia berkata, penilaian pemerintah atas ketimpangan ekonomi semakin berkurang tidak berdasarkan fakta. Menurut dia, berkurangnya ketimpangan ekonomi versi pemerintah telah mengesampingkan fakta bahwa masyarakat kelas atas semakin menurun.
"Ketimpangan kan ukurannya berbeda. Bukan karena pendapatan masyarakat semakin dekat antara yang kaya dan miskin, tapi yang menengah ke atas ini makin turun sehingga mendekati ke arah yang miskin," ujarnya.
Di sisi lain, menanggapi soal penyataan Jokowi bahwa tidak ada kekuasaan absolut, Fadli menilai hal tersebut juga tidak tepat. Ia mengaku, Jokowi seolah tidak menyadari adanya tudingan makar dan penerbitan Perppu Ormas adalah ciri kekuasaan absolut.
"Jangan hanya diucapkan saja dong, tapi dalam praktik dan kebijakan ke arah sana ada. Misal tuduhan makar dan penangkapan," ujar Fadli.
Terpisah, Menko PMK Puan Maharani menyatakan, pidato soal kondisi ekonomi yang disampaikan Jokowi sesuai dengan kenyataan. Ia mengaku, tiap tahun telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Memang betul apa yang dikatakan Pak Presiden, sejak tahun pertama hingga ketiga terus meningkatkan," ujar Puan di Gedung DPR.
Puan mengklaim, peningkatan kesejahteraan buah dari distribusi berbagai program Kartu Indonesia Sehat hingga Kartu Indonesia Pintar di berbagai daerah. Ia mengklaim, kartu itu membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Meski masih ada permasalahan, Puan mengaku optimis di tahun mendatang semua program Jokowi akan dapat mensejahterakan rakyat. "Jadi semakin ke depan kami berharap Indeks Pembangunan Manusia meningkat dan kemiskinan akan menurun," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat turun, dari Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017.
"Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414," ujar Jokowi. (ade/cnnindonesia.com)
