JAKARTA - Pertemuan dua tokoh politik besar di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto mencuri perhatian publik, hingga Presiden Joko Widodo juga ikut mengomentari pertemuan tersebut.
Satu hal yang digaris bawahi Jokowi sehingga ia harus angkat bicara. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, seperti yang dinilai dua tokoh besar SBY-Prabowo.
Lanjut Jokowi, ada banyak pengawas pemerintah yang datangnya dari mana-mana, misalnya media, LSM, DPR bahkan rakyat langsung bisa ikut mengawasi.
Ia juga mengatakan sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan pancasila, pemerintah menyelesaikan perbedaan dan masalah dengan musyawarah.
"Sabagai bangsa, kita sudah sepakat secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," paparnya di hadapan awak media.
Pernyataan Jokowi itu pun diunggah akun Twitter @setkabgoid pada 28 Juli 2017.
Sbg bangsa, kita sudah sepakat scr demokratis utk menyelesaikan setiap perbedaan & permasalahan dgn musyawarah & mufakat - Presiden @jokowi pic.twitter.com/1THeoUONfU
— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) 28 Juli 2017
Sayangnya dari pernyataan Jokowi soal pernyelesaian masalah dengan musyawarah dan mufakat, justru menimbulkan komentar-komentar netizen bernada mengkritik. Mereka mengungkap apa yang disampaikan Jokowi tidak selaras dengan kondisi sesungguhnya.
"Yaelah anda klo ngomong itu cobalah selaraskan dengan perbuatan pak joki. Musyawarah & mufakat itu bukan main bubarkan secara sewenang2!" tulis akun dengan nama @rior_13033.
"Faktanya tdk sperti itu bapak presiden yg terhormat?!? Musyawarahnya dimana pak?!? Apa rakyat dianggap buta, tuli & goblok ya pak?!? Miris," tulis @MarkAlaydrus.
Akun @anggayuda_rpn juga bertanya musyawarah dengan siapa hingga ada keputusan yang tiba-tiba diumumkan begitu saja oleh pemerintah. "Mufakat dgn siapa..musyawarah dgn siapa pak..?" komentarnya.
Netizen lain juga mengungkapkan bentuk-bentuk ketidak selarasan ucapan Jokowi.
@Paggaru: "Perpu bukanlah bentuk mufakat kalau tdk salah pak."
@Die13180580: "Ngutang pake musaqarah g yah?"
@mrimam999: "Dana haji u infrastruktur juga hasil musyawarah mufakat dg pemilik individu dana ya pak?"
@mawisevendry: "Naikin tarif listrik ada musyawarah dengan dpr kah? ( serius nanya)."
@LeviVirsi: "Mufakat dg freeport ??"
@BudiWdp: "Kl yg disiram dgn air keras, digebuk dgn balok, dibacok di jln tol dll, tp kasusnya terkatung2 sampe skrng, apa hrs dgn jln musyawarah jg?"
Namun dari sekian banyak kritikan, netizen paling menyoroti pembubaran HTI.
@MochtarNs: "Apakah pembuabran HTI melalui jalur. Musyawarah...? Aplikasikn dlu baru bicara."
@Febry_Arisandi: "Apa iya? Koq Perbedaan dgn HTI diselesaikan dgn Perppu? Apa Pemerintah pernah musyawarah dgn HTI?"
@irinbolin: "Bhuhahaha....beli cermin dulu buat NGACA !!! bubarin HTI... Gerebeg Gudang Beras... Itu Demokrstis....???"
Meskipun demikian, netizen juga ada yang mendukung tindakan pemerintah dalam pembubaran HTI.
@dedisagala24: "Pembubaran ormas yg anti Pancasila g perlu pake musyawarah,,toh banyak bukti kok mereka anti Pancasila."
@MuhamadKurnia9: "Duh mantap bung , betul sekali demi keutuhan bangsa dan negara yg berazaskan pancasila. presiden tepat sekali mengeluarkan perpu ormas." (max/tribunwow.com)
