SELATPANJANG - Suasana berbeda dari hari biasanya tampak di Kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (13/7/2107). Puluhan pengunjuk rasa mendatangi dua kantor pejabat penentu alokasi APBD itu guna menyampaikan tuntutannya.
Pantauan di lapangan, aksi damai itu dimulai sekira pukul 10.00 WIB yang dikoordinir oleh LSM Koalisi Pemuda Pengawas Aset Riau (KOPPAS) dipimpin oleh Jefrizal dan Sekretaris DPD Hanura Kepulauan Meranti, Ramlan Abdullah.
Dalam orasinya di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, massa sekitar 20 orang menyampaikan tuntutan realisasi gaji guru honorer di bawah Kementerian Agama tahun 2016 selama 4 bulan dan tahun 2017 selama 6 bulan.
Selain itu pengunjuk rasa mendesak realisasi anggaran beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Meranti di berbagai daerah pada tahun anggaran 2015, serta pengalokasian anggaran beasiswa tahun 2016 dan tahun 2017.
Selain tuntutan kepada Bupati dan DPRD, koordinator pengunjukrasa Ramlan Abdullah dan Jefrizal juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan aparat hukum terkait untuk mengusut indikasi penyalahgunaan hak dan wewenang dalam penegakan hukum. "Gerakan revolusi Kepulauan Meranti harga mati jika aspirasi tidak ditindaklanjuti," teriaknya.
Para pengunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti akhirnya diterima Sekretaris Daerah, Yulian Norwis, SE, MM untuk melaksanakan musyawarah di ruang melati Kantor Bupati, namun pertemuan itu tidak menghasilkan kepastian kapan gaji guru honorer Kemenag dibayarkan. "Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti masih menunggu realisasi pencairan anggaran dari pemerintah pusat," jawab Sekda.
Selanjutnya, pengunjuk rasa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD, M Taufiqurrahman dan Muzamil di Aula Rapat DPRD.
Dari pertemuan itu, pihak DPRD berjanji akan menanggapi permasalahan tunggakan gaji guru honorer Kemenang sesuai dengan tupoksi DPRD dan mengaku telah meyakinkan Pemda agar memasukkan anggaran gaji guru honorer Kemenag dalam APBD Tahun 2017.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti juga menegaskan, pada hari Senin 17 Juli 2017 nanti akan menggelar hearing dengan Pemda Kepulauan Meranti untuk membahas realisasi pencairan gaji guru honorer Kemenag, dengan mempersilakan peserta aksi untuk menghadirinya.
Paur Humas Polres Kepulauan Meranti, Iptu Djonni Rekmamora kepada wartawan menjelaskan, selama giat berlangsung situasi dalam keadaan aman terkendali. Kegiatan aksi unjuk rasa itu berakhir sekira pukul 13.00 WIB. (max/mcr)
