Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus menyebut belasan tahun bencana asap yang terjadi di Riau lantaran tidak satu pun struktur pemerintahan yang memiliki manajemen penanggulangan bencana asap. Selama ini, menurutnya pemerintah hanya mengadopsi manajemen penanggulangan bencana banjir dan gempa.
"Asap yang terjadi berulang-ulang, pemerintah di tingkat apapun, mulai pemerintah pusat sampai desa, karena belum memiliki manajemen penanggulangan masalah asap. Yang fasih baru ada manajemen banjir, gempa. Diadopsi penanggulangan banjir dan gempa ke asap, itu masih coba-coba. Tidak akan berhasil," kata Ayus dalam dialog Suara DPD Suara Daerah, Minggu (27/12/2015).
Lanjutnya, selain itu, tata kelola lahan di Riau saat ini sembrawut. Kewenangan kelola hutan selama ini tidak jelas. Yang terjadi, kewenangan pusat dan daerah bercampur aduk.
"Tidak jelas ruang kewenangan kelola hutan, dimana ruang kewenangan pusat, dimana provinsi, dan kabupaten campur aduk. Akibatnya kalau ada konflik, terjadi saling tuduh (pusat bilang wewenang daerah, daerah bilang wewenang pusat)," terangnya.
Ayus juga menyinggung, Pilkada yang sudah berlangsung didominasi oleh wajah lama. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak jauh beda dengan yang diterapkan sebelumnya.
"Pilkada banyak incumbent, pola kepemimpinan, akan pakai pola lama. Sejak gubernur Saleh Jasid, belum ada pakai pola lama," sebutnya.
Selain itu, sejauh ini yang menjadi problem belum manpu kepala daerah di Riau sebagai ambasador. Komunikasi dan koordinasi selama ini sangat buruk dengan pemerintah pusat.
"Jika yang dikejar sinergi pusat untuk daerah. Riau provinsi terendah menangkap kue pembangunan, entah itu tidak mampu atau tidak tahu," tutupnya. (das)
