JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Namun dalam acara tersebut, Jokowi justru blak-blakan menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle.
Dilansir dari Kompas.com, awalnya Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat selama 2017. Target itu diharapkan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya demi kesejahteraan rakyat.
"Tahun depan (2018, red) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," kata Jokowi. "Saya bekerja memang selalu memakai target."
Meski targetnya itu dinilai terlalu tinggi, namun Jokowi tak mempermasalahkannya. "Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," jelas Jokowi. Jika tak mencapai target, pergantian posisi alias reshuffle adalah jawabannya.
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ungkap Jokowi. Pasalnya, sebelum masa jabatan Jokowi pemerintah hanya mampu mengeluarkan 400 ribu sertifikat setiap tahunnya.
"Kalau tidak diberikan target-target yang konkret, ya selalu sampai kapan pun, kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan?" tambah Jokowi. Padahal sertifikat lahan dapat digunakan sebagai penjamin peminjaman modal usaha rakyat. (max/kcm)
