PEKANBARU - Komisi A DPRD Riau desak Gubernur Riau agar segera menyelesaikan proses assessment sembilan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang belum didefinitifkan.
"Proses assessmet mesti segera diselesaikan, serapan anggaran kita tahun 2017 ini masih rendah, butuh pejabat yang definitif, terutama mengisi sembilan jabatan yang masih belum definitif," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau seperti dilansir Riauterkini.com, Rabu (19/4/2017).
Politisi Hanura ini pun mengkritisi sistem wawancara peserta assessment yang mesti menyesuaikan jadwal Gubernur Riau. Ia pun menyarankan agar proses wawancara tidak dilakukan secara menyicil.
"Harusnya jangan dicicil, kalau begini kapan mau siapnya. Sementara kita butuh cepat. Kalau gubernur memang serius, harusnya disediakan waktu khusus untuk melakukan seleksi tersebut, bukan dengan dicicil," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pejabat yang akan mengisi sembilan jabatan yang dimaksud mesti sesuai dengan kemampuannya. Terutama bisa meningkatkan serapan anggaran yang berujung kepada kepentingan masyarakat Riau.
"Kalau tidak bisa bekerja dengan profesional, kita harap gubernur tidak memberikan amanah jabatan kepadanya," tutup politisi Kuansing ini. (max/rtc)
