TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), H Mursini optimis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuansing 2017 segera disahkan akhir April ini.
"Kami sudah konfirmasi ke dewan. Dalam minggu ini rampung. Hari ini sudah digesa oleh orang-orang di dewan. Kita optimis sebelum berakhir April, ini sudah berakhir," kata Mursini di Kuansing, Selasa (18/4/2017) sore.
Melihat mulai ada titik terang kapan APBD Kuasing akan segera disahkan, Mursini pun merasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak perlu menurunkan timnya yang terdiri dari Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pendampingan ke negeri ke pacu jalur tersebut.
"Memang pak gubernur memerintahkan Inspektorat dan BPKAD turun ke daerah, ternyata belum tiba di sini. Karena di dewan sudah mau rampung, nggak perlu lah inspektorat dan BPKAD turun," urai Mursini.
Hal yang senada pun diungkapkan oleh Wakil Bupati Kuansing, H Halim bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa pengesahan APBD Kuansing diperkirakan akan dilaksanakan pada 27 April mendatang.
"Tinggal pengembalian ke Pemda lagi. Kami satu suara supaya cepat disahkan. Karena yang dirugikan akibat keterlambatan ini adalah masyarakat. Informasinya sekitar tanggal 27 April ini," tuturnya.
Sebelumnya, sekitar 50 mahasiswa dari Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks) mendemo gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (18/4/2017). Aksi tersebut merupakan buntut dari tak kunjung selesainya APBD 2017.
"Apa yang terjadi, sehingga APBD tak kunjung disahkan? Kami minta kejelasan dari DPRD," ujar Rayendra Usman, koordinator aksi saat berada di ruang hearing.
Kedatangan puluhan mahasiswa ini disambut langsung oleh Sardiono, Wakil Ketua DPRD Kuansing dan tiga anggota, yakni Maruli Tamba, Sarjan M dan Warsono. Awalnya sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan. Sebab, kehadiran demonstran dihadang oleh pihak keamanan dari Polres dan Satpol PP.
Demonstran mendesak agar DPRD segera mengesahkan APBD Kuansing. Hal itu untuk kesejahteraan masyarakat. Keterlambatan APBD ini, lanjut Rayendra, sangat berakibat buruk terhadap masyarakat. "Jangan sampai terjadi perpecahan di Kuansing ini," ujar Rayendra.
Menanggapi hal ini, Sardiono menyatakan lambatnya pengesahan APBD tak terlepas dari RPJPD dan RPJMD Kuansing. "Ini berkaitan, sehingga berdampak pada lambatnya proses APBD," ujar Sardiono. (max/mcr)
