PASIRPANGARAIAN - Plt Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman mengajak seluruh warganya untuk membudayakan hidup bersih. Hal ini dilakukan agar terhindar dari beragam penyakit, termasuk wabah Demam Berdarah Dengue (DBD).
Demikian disampaikan Plt Bupati Rohul Pelaksana H Sukiman saat memimpin Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) serta pencegahan wabah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Bandara Tuanku Tambusai Kecamatan Rambah Samo, Rabu (1/2/2017) pagi.
Apel yang dimulai pukul 06.30 WIB turut diikuti personil TNI dan Polri, PNS dan honorer Pemkab Rohul. Tampak hadir Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto, Kasdim 0313 KPR, Mayor Inf Armen, Kalapas Klas IIB Pasir Pengaraian M. Lukman, dan kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Rohul.
Plt Bupati Rohul Sukiman mengataka, Pemkab Rohul saat ini sedang giat dalam perangi wabah DBD yang hampir terjadi di 16 kecamatan. Namun demikian, diakuinya sampai hari ini, Rohul belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) wabah DBD.
Sukiman mengimbau seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mengajak warganya membiasakan diri hidup bersih, yakni dimulai membersihkan lingkungan sekitar, terutama ban-ban bekas yang jadi faktor utama, tempat berkembangnya jentik nyamuk aedes aegypti, serta menjaga pola makan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit DBD.
Diakuinya, dirinya juga sudah intruksikan Kepala Dinas Kesehatan Rohul agar prioritaskan dalam menanggulangi penyakit menular, termasuk wabah DBD yang terjadi di hampir seluruh kecamatan, terutama memusnahkan ban-ban bekas dekat pemukiman masyarakat.
"Saya harapkan Kades memberikan pemahaman tentang kebersihan, mengontrol dan mengingatkan masyarakat untuk hidup bersih. Dinkes dan Puskesmas harus rajin turun," harap Sukiman.
Terlepas wabah DBD, Plt Bupati Rohul mengakui Pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul, bersama Kodim 0313 KPR dan Polres Rohul serta jajaran saat ini juga sedang siaga Karlahut.
Menurut Sukiman, pencegahan Karlahut lebih baik dilakukan sebelum terjadi. Sebab, bila sudah terjadi, paparan asap sisa Karlahut bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tapi dampaknya ikut merugikan keuangan pemerintah.
Seperti bencana Karlahut pada 2015 lalu, pemerintah pusat telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 triliun. Dan bencana Karlahut 2016 anggaran dikeluarkan sedikit menurun.Agar bencana Karlahut tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, perlu dilakukan pemahaman dengan melibatkan para Kades, Babinsa dari TNI, dan Bhabinkamtibmas dari Polri.
"Kita berharap mereka bersatu dalam menanggulangi dan melakukan langkah pencegahan terjadinya bencana Karlahut," imbaunya. (max/mcr)
