SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi menerima tenaga honorer baru. Pasalnya, jumlah honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti telah melampaui kemampuan anggaran daerah.
"Saya minta Kepala OPD melakukan verifikasi tenaga honorer. Jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai honor sendiri," ingat Bupati, usai acara penyerahan DPA-OPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017, Jumat kemarin.
Dikatakan Bupati, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini telah mencapai angka 4000-an lebih. Jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak.
Membludaknya jumlah tenaga honorer, ungkap Bupati, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima pegawai honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri, bahkan ada tenaga honorer yang bisa memasukkan honorer baru.
"Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang menerima honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai honor yang bisa memasukkan pegawai honor baru," ungkap Bupati Irwan.
Jika hal itu terus belanjut, jelasnya, maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan, namun hanya habis terkuras untuk membayar honorer.
"Saya minta awasi bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya," tambah Bupati.
Untuk membayar gaji tenaga honorer yang berjumlah 4000-an lebih, Pemda Kepulauan Meranti menghabiskan anggaran sekitar Rp 75 Miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai honorer yang hanya berkisar 1000-an orang saja.
"Jangan sampai anggaran pembangunan yang harusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor," ungkapnya lagi.
Diakui Bupati, dulu diawal Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk, dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Kepulauan Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan merekrut honorer.
Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekrutmen secara sepihak dan tidak jelas, jumlah honorer semakin bertambah dan hampir tidak terkendali. (max/mcr)
