JAKARTA - Rencana moratorium Ujian Nasional (UN) di tahun 2017 gagal terlaksana. Sebabnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang pelaksanaan UN masih penting terutama untuk mengukur kualitas dan kemampuan pelajar Indonesia.
"Akan menjadi benchmarking para siswa," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika mengumumkan kelanjutan UN di Istana Kepresidenan sebagaimana dilansir Tempo.co, Senin (19/12/2016).
Sebelumnya, rencana UN dimoratorium berhembus kencang ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mempresentasikan hal tersebut di depan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada dua pekan lalu. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa UN terbukti tak efektif meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia dan membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya difokuskan pada mata pelajar yang diujikan.
Presiden Joko Widodo tak segera memgambil keputusan kala itu karena Wakil Presiden Jusuf Kalla menentang moratorium UN. Menurut pria asal Makassar itu, UN dibutuhkan untuk standarisasi kualitas pelajar Indonesia. Tanpa UN, menurut ia, akan sulit mengukur hal tersebut.
Pramono melanjutkan bahwa keputusan mempertahankan UN ini bukan berarti tanpa langkah perbaikan. Ia berkata, sejumlah langkah perbaikan akan dilakukan terutama dalam hal kualitas guru. Guru-guru yang telah tersertifikasi akan ditingkatkan kemampuannya untuk memastikan capaian siswa pada UN meningkat.
Selain itu, Pramono juga menyampaikan bahwa akan ada perbaikan kisi-kisi nasional untuk memastikan siswa siap menghadapi UN. Dalam kegiatan belajar megajar, kisi-kisi umumnya berupa latihan soal berisi hal-hal yang diprediksi akan diujikan. "Jadi, akan ada berbagai penyempurnaan, perbaikan," ujar Pramono mengakhiri. (max/tmp)
